REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan menilai pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya preventif dalam mengendalikan inflansi, khususnya di momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun ini. Antara lain, selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, secara historis pada periode Ramadan dan Idul Fitri menjadi momen kritikal yang perlu diantisipasi. Sebab, beberapa komoditas utama menjadi pemicu yang cukup tinggi dalam mendorong kenaikan inflasi. Khususnya di delapan kota di Sulawesi Selatan.
“Komoditas seperti beras, tomat, cabai merah, bawang merah menjadi komoditas utama yang frekuensinya cukup tinggi dalam mendorong kenalkan inflasi,” terangnya, di sela-sela menghadiri High Level Meeting (HLM), di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, kemarin.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Komoditas lainnya yang perlu diantisipasi kenaikan harganya di pasaran selama periode Ramadan dan Idul Fitri yakni aneka cabai, minyak goreng, bawang putih, gula pasir, dan daging ayam ras.
“Selama ini terjadi kenaikan harga pada beberapa komuditas tersebut. Sehingga peran dan tanggungjawab dari pemerintah daerah dapat lebih difokuskan untuk pengendalian harga pangan strategis,” terangnya.
Lanjut Rizk, kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik keles ekonomi sebesar 13 hingga 14 persen selama masa angkutan lebaran 2025 juga dianggap menjadi optimisme dalam upaya menjaga stabilisasi inflasi di masa HBKN tahun ini.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman mengungkapkan, sebagai upaya pengendalian inflasi pihaknya mendorong perlunya upaya-upaya strategis yang dilakukan pemerintah daerah. Ada tiga hal yang direkomendasikan sebagai upaya dalam pengendalian inflasi.
Pertama, peningkatan pasokan dan ketahanan pangan di sisi hulu. Kedua, mewujudkan keterjangkauan harga dan efisiensi distribusi di sisi hilir, dan ketiga penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan antar stakeholder.
Ia menjelaskan, untuk mendorong peningkatan pasokan pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melanjutkan Program Mandiri Benih 2025. Hal ini sebagai upaya dalam mendukung penyediaan bibit unggul.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Kami juga meminta kepala daerah agar mempercepat penyampaian data Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) panerima bantuan, serta mengoptimalkan program peningkatan Luas Tarten Tanam (LTT) dengan memanfaatkan lahan potensial,” jelas Sudirman.
Sementara, untuk mewujudkan keterjangkauan harga dan efisiensi distribusi di sisi hilir dalam rangka mengendalikan harga bahan pokok. Utamanya selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, pemerintah akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kabupaten dan kota.
Pada program ini akan melibatkan Bulog serta distributor pangan lokal untuk menyediakan kebutuhan pangan strategis dengan harga terjangkau. Selain itu, memantau kecukupan stok pangan, serta melakukan Langkah antisipatif dan korektif apabila ditemukan potensi defisit pasokan yang dapat menyebabkan kenaikan harga.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Dalam hal ini kerjasama antar daerah pun perlu diperkuat dengan melibatkan petani. Termasuk di wilayah sentra hortikultura,” katanya.
Kemudian, untuk upaya penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan antar stakeholder pihaknya akan melakukan koordinasi rutin dengan para kepala daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebijakan Asta Cita dan ketahanan pangan dapat di wujudkan di Sulawesi Selatan.
“Kami akan terus bersinergi dalam mewujudkan stabilitas inflasi dengan mengacu pada keterjangkauan harga, ketersedian pasokan, dan kelancaran distribusi,” tutupnya.
