REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sejumlah daerah. Salah satunya membuka sekitar 3,55 juta rekening baru di perbankan.
“Dari pelaksanaan BIK tahun ini berhasil membuka akses keuangan baru. Mulai dari 3,55 juta rekening perbankan baru, 1,47 juta rekening pinjaman perusahaan pembiayaan baru, 720 ribu akun fintech baru, dan 951 ribu polis asuransi baru,” terang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam keterangannya, kemarin.
Akses keuangan lainnya yang berhasil dibuka yakni 643 ribu rekening pasar modal baru, dan 5,01 juta rekening pergadaian baru. Sementara, dari sisi literasi keuangan telah digelar 5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Dari kegiatan ini menjangkau 10.874.634 peserta, jangkauan pesertanya meningkat signifikan sebesar 67,87 persen dibandingkan BIK tahun lalu,” ujarnya.
Lanjut Friderica, BIK 2025 juga berhasil menjangkau 180 desa tertinggal yang tersebar di 73 kabupaten dan kota di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.
Adapun rangkaian pelaksanaan BIK 2025 diawali dengan Road to BIK pada September hingga Oktober 2025, yang diikuti oleh Kantor OJK Daerah, regulator, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat yang berperan penting dalam mendorong perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang semakin tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
“Sektor jasa keuangan memiliki potensi yang mampu melipatgandakan perekonomian, bahkan dapat menjadi beberapa kali lebih besar dari PDRB daerah apabila literasi dan inklusi masyarakat terus meningkat,” katanya saat membuka Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, di Surabaya, kemarin.
Mahendra menambahkan, dengan penguatan literasi dan perluasan inklusi keuangan masyarakat maka utilisasi produk keuangan akan semakin produktif sehingga peran industri jasa keuangan akan semakin besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah dan nasional.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Menurutnya, masyarakat setelah memiliki rekening tabungan harus diarahkan untuk kemudian melakukan pembiayaan (pinjaman) dan juga investasi di pasar modal atau di obligasi serta kemudian memiliki asuransi atau produk-produk keuangan lainnya.
“Inilah yang akan melipatgandakan perekonomian berkali-kali lebih besar daripada PDRB. Jadi kami harapkan, dengan literasi dan inklusi yang besar menjadi modal dasar kita, sekarang kita bergerak kepada kemanfaatan atau utilisasinya yang lebih tinggi lagi,” kata Mahendra.
Sementara, Friderica Widyasari Dewi yang hadir dalam pertemuan mengungkapkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menegaskan pentingnya prinsip No One Left Behind dalam kemudahan akses keuangan yang setara.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya soal angka, melainkan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita memegang teguh prinsip “No One Left Behind”. Dalam setiap program literasi dan inklusi keuangan, tidak boleh ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” ujarnya.
Ia menyampaikan tiga pesan penting yaitu edukasi keuangan yang tepat sasaran, inklusi keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta sinergi serta kolaborasi yang harus terus diperkuat, terutama bersama pemerintah daerah yang telah menjadi mitra strategis dalam berbagai program OJK.
Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan akan terus meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Inklusi keuangan di Jawa Timur sudah cukup tinggi, tetapi tingkat literasinya masih perlu ditingkatkan melalui diseminasi dan edukasi yang lebih komprehensif. Tujuannya agar layanan keuangan dan pembiayaan semakin mudah dijangkau, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat,” katanya.
Dirinya juga mendukung program inklusi keuangan OJK yang mencakup semua kalangan masyarakat melalui prinsip “No One Left Behind” agar semua masyarakat maju bersama, tumbuh bersama, dan tangguh bersama.
“Semoga puncak Bulan Inklusi Keuangan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dan meneguhkan seluruh potensi yang ada di Jawa Timur, serta menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia,” katanya.
