REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berharap agar pemerintah daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa mampu mengakomodir produk-produk dalam negeri.
Apalagi hal tersebut telah menjadi instruksi Presiden RI Joko Widodo agar bagai pemerintah daerah terus mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibelanjakan itu adalah Produk Dalam Negeri (PDN).
“Bapak Presiden Jokowi menegaskan kalau bisa para kepala BPKP dan seluruh jajaran yang ada dan kepala perwakilan melakukan pengawalan agar realisasi itu sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama,” katanya, usai menghadiri Pembukaan Rakornas Wasin Tahun 2022 BPKP RI Secara Virtual di Peace Room A’Kio, Kantor Bupati Gowa, Rabu (15/06/2022).
Baca Juga : Pemkab Gowa Perkuat Pengelolaan Pajak dan Retribusi Berbasis Data Akurat
Adnan menyebutkan, 40 persen dari Rp 1.500 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dibelanjakan untuk produk dalam negeri.
“Sehingga 40 persen dari APBN dan APBD itu bisa terealisasi,” ujar Adnan.
Tentu kata Adnan, jika ini mampu terealisasi maka akan meningkatkan perekonomian nasional maupun daerah dan pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Baca Juga : Wabup Gowa Ajak ASN Kuatkan Disiplin, Profesional, dan Semangat Kerja
“Kalau kita hitung 40 persen dari Rp1.500 triliun itu sama dengan Rp 600 triliun, dan ini sama dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi 1 persen dan membuka satu juta lebih lapangan pekerjaan bagi masyarakat indonesia,” ungkapnya.
Sekretaris Jendral Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini berharap target ini bisa dicapai dan setiap tahunnya semakin meningkat. Sehingga pembelanjaan produk dalam negeri bisa semakin mendominasi.
Dirinya juga terus mendorong para pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Gowa agar mendaftarkan diri untuk masuk pada E-katalog penyediaan bara dan jasa.
Baca Juga : Periode 2026 Ada 31.000 Sertifikat Program PTSL Dibagikan di Gowa
“Pekerjaan rumah yang harus kita persiapkan mulai deri kementerian dan pemerintah daerah bagaimana melakukan pembinaan kepada UMKM dan produk dalam negeri. Supaya produknya bisa lebih berkualitas, sehingga tidak kalah dengan produk-produk impor yang selama ini menjadi konsumsi masyarakat,” tegasnya.
Sementara, Presiden RI, Joko Widodo dalam arahannya mengatakan dalam membelanjakan APBN maupun APBD harus memperhatikan tiga hal utama, yaitu menciptakan nilai tambah, dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan efesien.
“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH badan, perorangan, karyawan dari pihak ekspor dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Kalau begini caranya bodoh sekali kita,” tegas Jokowi.
Baca Juga : 3.608 Bidang Tanah Warga Tinggimoncong Kantongi Sertifikat PTSL
Olehnya itu, dirinya meminta APIP dan BPKP mengawal serius pembelanjaan APBN dan APBD untuk Produk Dalam Negeri. Jokowi meminta belanja produk dalam negeri ini harus berhasil. Selain itu, dirinya juga meminta agar produk impor dalam e-katalog yang produknya sudah ada dalam negeri agar dicoret.
“Ada 842 produk dalam e-katalog yang sebetulnya produksi dalam negerinya ada. 842 itu coret dari e-katalog kalau memang produk dalam negerinya sudah ada. Untuk apa dipasang di e-katalog. Inilah tugasnya APIP dan BPKP,” ungkapnya.
Jokowi menyebutkan saat ini dari 514 kabupaten dan kota dan 34 provinsi sudah 123 pemerintah daerah yang memiliki e-katalog lokal. Sedangkan untuk realisasi pembelanjaan produk dalam negeri per 13 Juni untuk APBN dan APBD sebesar 22 persen atau Rp 122,2 triliun dari komitmen Rp 543 triliun. Sementara BUMN sebesar 32 persen atau Rp 99,6 triliun dari komitmen Rp 296 triliun.
Baca Juga : 3.608 Bidang Tanah Warga Tinggimoncong Kantongi Sertifikat PTSL
“Saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita, lapangan kerja kita semakin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” terangnya.
