REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Sebagai bentuk tindak lanjut penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia. Peresmian tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di Gedung BEI Jakarta.
Acara tersebut juga dihadiri Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, dan Ketua Komisi VI DPR RI Faizol Riza, serta jajaran Dewan Komisioner OJK.
Izin usaha penyelenggara bursa karbon ini telah diberikan kepada BEI oleh OJK melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pendirian Bursa Karbon Indonesia merupakan momentum bersejarah Indonesia dalam mendukung upaya pemerintah mengejar target. Tujuannya untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai ratifikasi Paris Agreement.
“Bursa Karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia karena volume maupun keragaman unit karbon yang diperdagangankan dan kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu,” katanya di sela-sela kegiatan, Selasa, (26/09/2023).
Lanjutnya, Indonesia memiliki target menurunkan emisi GRK, sebesar 31,89 persen (tanpa syarat dan tanpa bantuan internasional) atau sebesar 43,2 (dengan dukungan internasional) dari tingkat emisi normalnya (atau Business As Usual) pada 2030. Sesuai berlakunya UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi perdagangan karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
“Tujuan yang sangat penting dari perdagangan karbon di Indonesia, yaitu memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon ini, guna tercapainya target Nationally Determined Contributions (NDC) dari Pemerintah Indonesia,” terangnya.
Termasuk lanjutnya, terkait optimalisasi potensi Indonesia sebagai negara produsen unit karbon dalam mempersiapkan perdagangan karbon di Bursa Karbon. Selain itu, OJK bersama Kementerian/Lembaga terkait, dan dengan dukungan lembaga Internasional, telah melakukan sosialisasi selama periode Juli hingga September 2023 dengan mengadakan Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan di lima kota yaitu Kota Surabaya, Balikpapan, Makasar, Medan, dan Kota Jambi. Selanjutnya, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdagangan perdana unit karbon di Bursa Karbon, berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia,” sebutnya.
Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, perdagangan karbon di Indonesia kedepan juga akan diramaikan oleh sektor lain yang merupakan sektor prioritas pemenuhan NDC seperti sektor Kehutanan, Pertanian, Limbah, Migas, Industri Umum dan yang akan menyusul dari sektor Kelautan.
“Di awal perdagangan karbon ini, secara bertahap akan dilaksanakan perdagangan dengan memastikan unit karbon yang berkualitas, dimulai dari emisi (Emission Trading System/ ETS) ketenagalistrikan dan sektor kehutanan,” ujarnya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Sementara, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis akibat perubahan iklim. Sebab, karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan, khususnya pengurangan emisi karbon.
“Terimakasih kepada OJK, BEI dan semua yang terkait atas peluncuran Bursa Karbon pertama di Indonesia ini,” kata Presiden.
Dengan potensi karbon yang besar, dirinya optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia dengan tetap konsisten membangun dan menjaga ekosistem karbon di dalam negeri.
