REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, menggelar pertemuan dengan Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat – Sulawesi Tenggara dan Maluku (Sulselbartramal) I Made Puja Yasa, yang berlangsung di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (01/03/2019).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Deputi Bidang Perencanaan Keuangan dan Manajemen Risiko (PKMR) BPJS Kesehatan Taufiqurrahman, Staf Monitoring dan Evaluasi Florinsye Tamonob, Kepala Bidang Perluasan Peserta dan kepala Bidang Kepatuhan Kantor Cabang Makassar Rini Oktaviani.
Pertemuan tersebut membahas mengenai BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Sulawesi Selatan. Peserta BPJS PBI mendapatkan bantuan iuran yang iuaran bulanannya dibayarkan oleh pemerintah.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
I Made juga menambahkan saat ini peserta BPJS PBI di Sulsel sendiri telah mencapai 8,1 juta jiwa. Namun, berdasarkan data dari BPJS, menemukan 1,4 juta jiwa penduduk di Sulsel belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI.
“PBI di Sulsel saat ini telah mengcover 8,1 juta jiwa. Jadi masih ada sisa yang belum tercover itu 1,4 juta jiwa,” tambah I Made.
Sementara itu, Andi Sudirman menegaskan permasalahan jaminan kesehatan bagi masyarakat Sulsel merupakan prioritas utama. Saat ini, pihak Pemerintah Provinsi Sulsel sedang melakukan upaya mensinkronkan data yang dimilikinya dengan BPJS Kesehatan.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Apalagi, berdasarkan data, sebanyak 475 ribu rumah tangga miskin desil 1 yakni rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Sulsel masih belum terdaftar sebagai peserta BPJS PBI.
“Kalau untuk desil 1, wajib kita carikan, infrastruktur bisa menunggu, irigasi bisa menunggu, pariwisata bisa menunggu, orang sakit tidak bisa menunggu, artinya ini harus dijadika top priority,” tegas Andi Sudirman.
Andi juga berharap agar pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial serta Dukcapil agar melakukan sinkronisasi data, untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Sesuai dengan tagline kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat luas,” tandasnya. (rls)
