0%
logo header
Selasa, 12 November 2024 17:23

Di Gowa, Azhar Janji Harga Panen Petani dan Nelayan Dibeli dengan Harga Layak

Rizal
Editor : Rizal
Calon Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 1, Azhar Arsyad saat menemui relawannya di Bonto-bontoa, Kabupaten Gowa, Senin (11/11/2024). (Foto: Istimewa)
Calon Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 1, Azhar Arsyad saat menemui relawannya di Bonto-bontoa, Kabupaten Gowa, Senin (11/11/2024). (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA – Calon Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 1, Azhar Arsyad mengaku optimis petani tidak lagi menderita melalui salah satu program off-taker yang diusungnya.

Selama ini bantuan pemerintah ke petani seperti bibit, pupuk, alat pertanian (alsintan) tidak cukup membuat petani sejahtera.

“Kita tidak mau petani menderita. Kadang bantuan benih, pupuk, kadang traktor, tapi pertanyaannya dimana pemerintah saat harga panen turun,” kata eks anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 itu saat menemui relawannya di Bonto-bontoa, Kabupaten Gowa, Senin (11/11/2024).

Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM

“Disitulah petani menderita. Bayangkan (petani) mulai menanam sampai pada akhirnya memanen. Saat terakhir panen malah harga turun, dan tidak ada intervensi pemerintah,” tambah Azhar.

Dari kasus itu, ia bertekad jika dirinya terpilih bersama Moh Ramdhan Pomanto di Pilgub Sulsel 2024 ini, akan memberikan solusi ke petani. Dengan menerapkan government off-taker. Artinya, semua produk pertanian akan dibeli oleh pemerintah.

“Disitulah pemerintahan DIA hadir, melalui off-taker, dimana hasil panen petani, hasil nelayan jika terjadi penurunan akan dibeli dengan harga yang layak,” kata Azhar.

Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe

Program off-taker ini, juga dijelaskan Danny Pomanto saat debat kedua Pilgub Sulsel pada Minggu (10/11/2024) lalu. Dengan skema 10 persen dari APBD yang ada yakni senilai Rp500 miliar.

Dari dana tersebut dialokasikan Rp200 juta per desa. Yakni Rp50 juta untuk peningkatan SDM kepala desa dan PKK serta Rp50 juta untuk aparatur desa, disitu ada guru mengaji, guru sekolah minggu, guru hindu, pemandi jenazah dan imam masjid.

“Sementara Rp100 juta lebihnya untuk infrastruktur desa. Kalau PAD-nya tidak naik. Tapi kalau naik kita akan naikkan juga karena jangan biarkan desa berjuang sendiri. Tidak boleh kepala desa hanya mengandalkan ADD-nya padahal mereka punya tanggungjawab di kabupaten kota,” ucap Azhar.

Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi

Ia menegaskan program ini cukup realistis dan akan memberikan angin segar di desa sebab dapat membantu meningkatkan kesejahteraan.

“Seperti contoh di Makassar Pak Danny melalui program bank sampah yang membeli sampah masyarakat. Perputaran miliaran, sampah saja. Artinya apa, beliau kompeten, inovatif dan punya visi yang jelas,” demikian Azhar. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646