REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Seiring pesatnya era digital dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas pemerintahan, Kutai Kartanegara dinilai membutuhkan fasilitas kearsipan dan perpustakaan yang lebih memadai.
Plt Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar, Rinda Desianti, mengusulkan kepada Bupati untuk segera membangun kawasan terpadu yang menggabungkan depo arsip dan perpustakaan.
“Saya tengah mengusulkan ke Bupati agar Kukar memiliki depo arsip yang representatif, sekaligus perpustakaan yang layak. Karena arsip itu sangat penting untuk menjaga memori institusi dan daerah,” kata Rinda, Jumat (17/05/2025).
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Program RT dan Dorong Kesejahteraan Warga Muara Jawa
Ia menegaskan bahwa kebutuhan akan depo arsip tidak bersifat jangka pendek, melainkan menyangkut penyiapan dokumen dan sejarah daerah untuk 50 tahun ke depan dan seterusnya.
Menurut Rinda, pembangunan depo arsip harus dilakukan sesuai standar nasional. Ini mencakup perencanaan teknis seperti luas bangunan, struktur, dan sistem pengendalian suhu yang ideal untuk penyimpanan jangka panjang.
“Faktor teknis ini sangat krusial. Arsip harus disimpan dalam kondisi yang stabil agar tetap utuh dan bisa diakses kapan saja dibutuhkan,” jelasnya.
Baca Juga : BPD Antarwaktu Hulu Kukar Dilantik, Pengawasan Desa Diperkuat
Tak hanya infrastruktur, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya arsiparis.
Kompetensi pengelolaan arsip, lanjutnya, harus dimiliki tidak hanya oleh staf Diarpus, tetapi juga oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dokumentasi adalah bagian dari identitas daerah. Setiap kebijakan yang dibuat hari ini, akan dicari dan dirujuk di masa depan. Maka pengelolaannya harus profesional,” tegasnya.
Baca Juga : DPMD Kukar Fokus Benahi Regulasi untuk Ciptakan Pilkades 2027 yang Lebih Profesional
Rinda menilai kebutuhan akan depo arsip di Kukar sudah sangat mendesak. Pertumbuhan administrasi pemerintahan harus dibarengi dengan sistem dokumentasi yang kuat, akurat, dan terorganisir.
Ia pun mengusulkan konsep kawasan terpadu yang menyatukan depo arsip dan perpustakaan dalam satu lingkungan pelayanan.
“Bayangkan satu tempat yang bisa diakses masyarakat untuk mencari literasi sekaligus menelusuri sejarah dan dokumentasi daerah. Ini akan memperkuat pelayanan publik sekaligus budaya literasi,” tutupnya.
