REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus mengambil langkah proaktif dalam mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.
Bahkan sebelum program ini resmi digulirkan, Kukar telah bergerak melalui sejumlah strategi pembangunan perumahan yang terarah dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kukar, Heri Setiawan, menyatakan bahwa daerahnya telah mengikuti arah kebijakan pembangunan perumahan nasional sejak beberapa tahun terakhir. Kukar tak menunggu instruksi pusat untuk memulai.
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Tertib Arsip, 152 Berkas Lama Dimusnahkan
“Kami tidak menunggu bola. Sejak 2022, Kukar sudah melakukan pemutakhiran data rumah beserta sarana dan prasarananya. Ini menjadi dasar penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Heri, Jumat (04/07/2025).
Salah satu program unggulan yang sudah dijalankan adalah bedah rumah. Program ini secara substansi mendukung visi besar pembangunan 3 juta rumah dengan fokus membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dan sehat.
“Bedah rumah ini merupakan kontribusi nyata Kukar dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni,” jelasnya.
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Digitalisasi Desa Lewat Ekosistem Keuangan Inklusif
Selain itu, Disperkim Kukar juga aktif menata kawasan kumuh di berbagai wilayah. Langkah ini dijalankan sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Heri menekankan bahwa Kukar sudah lebih dulu mengambil inisiatif, bahkan sebelum petunjuk teknis dari pemerintah pusat diterbitkan.
Namun demikian, ia mengakui bahwa masih ada ruang yang perlu diperkuat, terutama dalam aspek pendampingan masyarakat untuk pembangunan rumah secara swadaya. Disperkim Kukar saat ini sedang menyusun pola pendampingan yang lebih komprehensif, termasuk opsi kerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendukung akses pembiayaan mikro.
“Kami sedang kaji apakah cukup dengan fasilitasi teknis atau juga perlu dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Intinya, kami ingin pendekatan yang komprehensif,” tegas Heri.
Baca Juga : DPMD Kukar Tegaskan Pendampingan Penetapan Batas Desa di Kecamatan Tabang
Dengan berbagai langkah konkret tersebut, Disperkim Kukar membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya sekadar menjadi pelaksana program pusat, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kukar,” tutupnya.
