REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara terus mendorong penguatan kemitraan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pihak ketiga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa.
Melalui sejumlah langkah strategis, termasuk penerbitan surat edaran yang mendorong perusahaan agar bermitra dengan BUMDes, DPMD Kukar memperluas peluang kolaborasi yang saling menguntungkan.
Inisiatif ini juga didukung oleh program Proper Citra Mandiri Desa yang telah memberikan berbagai fasilitas dan pendampingan bagi BUMDes di Kukar.
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Tertib Arsip, 152 Berkas Lama Dimusnahkan
“Program ini sudah banyak membantu BUMDes dan perusahaan di Kukar dalam membangun kemitraan produktif,” ujar Kepala Bidang Kerjasama DPMD Kukar, Dedy Suryanto, Sabtu (10/05/2025).
Sebagai penguatan legalitas, DPMD Kukar juga mendorong lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kemitraan BUMDes dengan perusahaan. Peraturan ini menjadi payung hukum bagi BUMDes dalam menjalin kerja sama dengan pihak swasta, BUMN, maupun BUMD.
“Perbup ini memberikan perlindungan hukum agar kerja sama berjalan transparan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Digitalisasi Desa Lewat Ekosistem Keuangan Inklusif
Selain memberikan rasa aman, regulasi ini juga mendorong legalisasi kelembagaan BUMDes agar berbadan hukum, sehingga dapat menjalankan aktivitas usaha secara profesional.
“Sekarang BUMDes sudah bisa menjalankan unit usaha seperti layanan katering, laundry, atau penyediaan logistik yang dibutuhkan oleh perusahaan,” lanjut Dedy.
Ia berharap semakin banyak BUMDes yang aktif membangun kemitraan dengan pihak ketiga agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi desa.
Baca Juga : DPMD Kukar Tegaskan Pendampingan Penetapan Batas Desa di Kecamatan Tabang
“Harapan kami, kolaborasi ini memperkuat kemandirian desa sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat,” pungkasnya.
