DPMD Kukar Siapkan Strategi Integratif Wujudkan Kemandirian Warga Lewat Program Rp150 Juta per RT

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa Program Rp150 juta per RT bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan instrumen strategis untuk membangun kemandirian sosial dan ekonomi warga. Dengan pendekatan kolaboratif, program ini diharapkan mampu menciptakan RT yang tangguh, transparan, serta menjadi pusat inovasi masyarakat.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi integratif agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya melanjutkan keberhasilan tahap sebelumnya, tetapi juga menjadi tonggak baru bagi penguatan tata kelola pembangunan di tingkat komunitas terkecil.

“Filosofi dari program ini bukan hanya soal anggaran, tapi bagaimana RT menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi warga. Jadi, kami ingin setiap rupiah benar-benar berdampak,” ujarnya, Selasa (23/09/2025).

Baca Juga : DPMD Kukar Dorong Lembaga Kemasyarakatan Jadi Motor Partisipasi Desa

Untuk memastikan efektivitasnya, DPMD Kukar akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan mekanisme tersebut, setiap kegiatan di tingkat RT dapat dipantau secara transparan, dan laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Selain memperkuat peran RT sebagai motor penggerak pembangunan, program ini juga akan memperluas akses masyarakat pra sejahtera terhadap bantuan sosial. DPMD Kukar bahkan tengah mengkaji skema integrasi antara bantuan langsung tunai (BLT) berbasis keluarga dengan program ketahanan pangan lokal.

“Kalau program ini terhubung dengan ketahanan pangan, hasilnya akan jauh lebih nyata. RT bisa menginisiasi kebun pangan, kelompok tani, atau usaha kecil yang menopang kebutuhan warga,” imbuh Arianto.

Baca Juga : Desa Muara Wis Perkuat Layanan Lansia Lewat Program Kolaboratif Sicekatan

Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman menegaskan bahwa program Rp150 juta per RT menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah, termasuk DPMD, untuk menjaga agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

“Fokusnya bukan pada tumpang tindih anggaran, tapi bagaimana program ini bisa melengkapi apa yang sudah ada. Jadi, sinergi antarlembaga sangat penting,” tegasnya.

Dengan dukungan kebijakan yang kuat dan kesiapan teknis dari DPMD Kukar, pemerintah daerah optimistis program ini akan menjadi tonggak baru pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Lebih dari sekadar bantuan dana, Program Rp150 Juta per RT diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan berdaya saing di masa depan.