REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Insiden kericuhan mewarnai forum Rapimpurda dan Musda XVI DPD I KNPI Sulawesi Selatan yang dihelat di Hotel Horison, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Senin (8/12/2025) malam.
Akibat kejadian tersebut, forum diskorsing hingga batas waktu yang belum ditentukan. DPP KNPI pun memutuskan untuk mengambil alih forum Musda tersebut.
“DPP akhirnya mengambil sikap untuk mengambil alih proses konsolidasi Rapimpurda dan Musda, DPD tetap akan menyelenggarakan tetapi semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP,” kata Sekjen DPP KNPI, Almanzo Bonara saat ditemui di Makassar, Selasa (9/12/2025).
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Dalam lanjutan Musda yang dipimpin DPP tersebut, semua peserta termasuk dua kandidat yang bertarung tetap akan dihadirkan dalam forum.
“Dalam konteks ini, DPP tetap akan menyelenggarakan. Semuanya akan dipimpin langsung oleh DPP. Semua kepesertaan Musda dan Rapimpurda tetap kita panggil untuk hadir, termasuk kandidat,” bebernya.
Soal waktu pelaksanaannya, Almanzo menyebut akan digelar secepatnya. Namun ia menyebut masih sementara menggodok teknis pelaksanaan termasuk menunggu situasi membaik kembali.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Hari ini bisa atau besok. Kita harus menjaga cooling down situasi dulu supaya semua bisa terkonsolidasi dengan baik. Karena memang sudah menjadi arahan dari pimpinan organisasi DPP KNPI,” katanya.
“Musda ini juga sudah dibuka oleh pemerintah daerah, makanya kita harus menjaga kondusivitas sehingga tidak mengganggu jalannya konsolidasi kepemudaan di Provinsi Sulawesi Selatan,” tambah Almanzo.
Terkait insiden pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Lidikson Siringoringo di forum tersebut, ia mengaku sangat menyayangkan. Tindakan ini kata Almanzo, mencederai marwah organisasi KNPI.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Proses hukum sudah berjalan. Tetapi nanti langkah-langkah organisasi akan kita tempuh. Kita akan coba berbicara supaya ada langkah-langkah selain hukum. Kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan. Tapi penegakan konstitusi tetap kita tegakkan,” demikian Almanzo. (*)
