REPUBLIKNEW.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah tidak boleh merasa benar sendiri. Sampai-sampai tidak mau mendengar masukan dari perguruan tinggi. Pemerintah juga tidak bisa merasa sudah benar dan sudah melakukan segala sesuatunya. Tanpa mendengar saran dan kritik dari berbagai pihak, terutama perguruan tinggi.
“Intinya, pemerintah kota itu tidak boleh merasa jago sendiri. Dia yang rumuskan, laksanakan, lalu evaluasi sendiri. Ujung-ujungnya mengklaim sudah berhasil,” ujar Bakal Calon Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal MI (Deng Ical) pada acara membedah virtual perspektif bakal calon Wali Kota Makassar terhadap eksistensi perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Makassar.
Guna menghindari hal tersebut dan merasa benar sendiri, Deng Ical memaparkan, Bersama wakilnya, Dokter Fadli Ananda, ada dua hal yang akan dilakukan. Hal itu juga sudah tertuang dalam visi misinya yang disetor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga : OJK Sulselbar Beri Literasi Keuangan ke Kelompok Tani dan Nelayan di Takalar
Pertama, menurut pemegang doctor administrasi public ini, pelibatan unsur pentahelix yang di dalamnya ada perguruan tinggi. Implementasinya, tidak ada lagi penelitian yang dilakukan Pemkot Makassar yang tidak diserahkan ke perguruan tinggi. Kedua, dalam perumusan kebijakan, pemerintah kota harus melibatkan perguruan tinggi.
“Intervensi program pemerintah kota yang terkait dengan UMKM misalnya, itu harus melibatkan perguruan tinggi yang memang terbukti memiliki binaan di sektor UMKM,” jelas Deng Ical.
Begitu pun dengan kebijakan lainnya. Pemkot akan bermitra dengan perguruan tinggi yang memiliki konsern pada sektor tersebut. Tidak boleh pemkot merasa jago sendiri, lalu mengabaikan perguruan tinggi.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi Raih Predikat Platinum Alignment di Indonesia Green Awards 2026
Pilar kedua yang akan dilakukan terkait pelibatan perguruan tinggi adalah pembentukan Dewan Kota. Forum Dewan Kota ini dalam beberapa model di negara lain dikenal sebagai City Council. Mereka merupakan refresentasi berbagai unsur yang memang kompetensi di bidangnya.
“Dewan Kota inilah yang akan menjadi kawah candradimuka dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis di Pemerintah Kota Makassar ke depan. Ini peran nyata bagi perguruan tinggi maupun organisasi profesi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kota Makassar,” jelasnya.
Hadir secara virtual dalam acara yang diselenggarakan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IX – A Sulawesi, antara lain Prof Dr H. Andi Muin Fahmal, SH MH (dari UMI Makassar), Prof Dr Irwan Akib, M. Pd (Unismuh Makassar), Prof Dr Hambali Thalib, SH, MH (UMI Makassar), Prof Dr. H. Basri Modding, M.Si (Rektor UMI Makassar), Dr. Ir Hj. Majdah M. Zain, M.Si (Rektor Universitas Islam Makassar), Dr Agussalim, SH, MH (Rektor UKIP Makassar).
Baca Juga : Sepanjang 2025, OJK Sulselbar Perluas Edukasi Keuangan Dengan 1.896 Kegiatan
Ada juga Prof Dr H Andi Muhibuddin, M.Si (Universitas Bosowa), Dr M. Ridwan Arif SE Ketua Fajar Pendidikan Fajar Ujung Pandang, Dr Ir Andi Tamsil MP (UMI Makassar) dan Dr. Ir. H Yusran Paris M.Si, Ketua Yayasan STIE Makassar Maju.(rls)
