0%
logo header
Senin, 01 Desember 2025 22:30

Gelar Pengawasan APBD, Fatma Wahyudin Fokus Penanganan Kekerasan Seksual

Rizal
Editor : Rizal
Anggota DPRD Sulsel, Fatma Wahyudin saat melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan La’latang, Kecamatan Tallo, Makassar, Senin (1/12/2025). (Foto: Istimewa)
Anggota DPRD Sulsel, Fatma Wahyudin saat melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025 di Kelurahan La’latang, Kecamatan Tallo, Makassar, Senin (1/12/2025). (Foto: Istimewa)

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fatma Wahyudin, melaksanakan kegiatan pengawasan APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025 bersama masyarakat di Jalan Datuk Ribandang, Kelurahan La’latang, Kecamatan Tallo, Makassar, Senin (1/12/2025).

Dalam kegiatan tersebut, ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel itu menjelaskan bahwa fungsi pengawasan APBD merupakan upaya menyerap aspirasi masyarakat mengenai kualitas kinerja pemerintah daerah, sekaligus memastikan anggaran publik digunakan secara tepat dan efektif.

Fatma turut menghadirkan perwakilan dari DP3A Dalduk KB Sulsel, Uchi Lestari, sebagai pihak yang berwenang dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual. Hadir pula Lurah La’latang, Reza Suryawan.

Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel

Fatma menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan pencegahan terhadap kekerasan seksual, khususnya sejak triwulan ketiga tahun 2025.

Menurutnya, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus berjalan optimal dan anggaran dapat terserap secara maksimal.

“Di triwulan III ini kegiatan sudah harus dilakukan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sudah terserap sekitar 80 persen,” ujarnya.

Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan

Ia juga menyoroti tingginya angka kekerasan seksual di Sulsel, terutama di Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk perempuan terbesar di provinsi tersebut.

Fatma menilai edukasi publik mengenai dampak kekerasan seksual dan risiko pernikahan dini yang berpotensi menyebabkan stunting harus semakin digencarkan.

“Kami sangat mengharapkan Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran secara memadai, karena di Makassar lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, sehingga edukasi melalui DP3A menjadi sangat penting,” tegasnya.

Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional

Sementara itu, Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan DP3A Sulsel, Uchi Lestari, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen melaksanakan program pencegahan kekerasan seksual secara intensif melalui edukasi dan pendampingan.

“Kami sudah menjalankan program edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual dan bagaimana meresponsnya. Kami upayakan semua pihak merasa aman,” tuturnya.

Uchi juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui adanya kasus kekerasan. Menurutnya, respons cepat perlu dilakukan agar pelaku mendapatkan sanksi setimpal.

Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal

“Masyarakat dapat melapor langsung ke Puspaga Masagena jika terjadi kasus kekerasan. Kami akan tindak dengan cepat,” tutupnya. (*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi.republiknews1@gmail.com atau Whatsapp +62 813-455-28646