REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan rapat maraton hingga larut malam tepatnya hingga pukul 23.00 Wita, Selasa (9/9/2025). Bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar.
Rapat yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita pagi itu membahas Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Andi Fauzi Wawo, serta Supriadi Arif.
Rapat maraton tersebut dilaksanakan setelah penandatanganan Ranperda kesepakatan APBD Perubahan 2025 melalui rapat paripurna.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Banggar DPRD Sulsel menggelar rapat bersama mitra OPD Komisi E bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan mitra OPD Komisi B bidang pertanian dan pangan.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi yang memimpin langsung rapat banggar tersebut menjelaskan bahwa meskipun kondisi gedung DPRD Sulsel terbakar, namun para pimpinan dan anggota DPRD tetap semangat untuk merampungkan pembahasan di Badan Anggaran tersebut.
“Hari ini, kami menggelar rapat maraton dengan mitra Komisi E dan Komisi B hingga larut malam karena memang ini harus kami tuntaskan segera agar bisa disahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Bamus untuk pembahasan Ranperda Perubahan 2025,” kata Cicu, Selasa (9/9/2025) malam.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sementara itu, Koordinator Banggar DPRD Sulsel, Mizar Roem menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut ada beberapa poin yang menjadi perhatian Badan Anggaran agar APBD Perubahan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
“Hari ini kami hadirkan mitra Komisi E dari rumah sakit untuk memaparkan target dan apa yang menjadi permasalahan di rumah sakit, mulai dari kesediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk memastikan bahwa masyarakat tak kekurangan obat jika datang berobat ke rumah sakit,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga menekankan bahwa rumah sakit Pemerintah Provinsi Sulsel harus bisa meningkatkan pendapatan karena sejauh ini DPRD Sulsel telah memberikan dukungan penuh dalam berbagai hal.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Ada beberapa rumah sakit yang menurunkan target pendapatan padahal seharusnya mereka meningkatkan pendapatan. Ini menjadi poin penting,” tegas Mizar Roem.
Sementara untuk mitra Komisi B, Mizar Roem meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan anggaran bantuan di bidang pertanian dan kelautan. Pasalnya, masyarakat Sulawesi Selatan didominasi oleh kalangan petani dan nelayan.
“Yang paling penting juga kami tegaskan bahwa program dana hibah ke masyarakat harus ditingkatkan lagi seperti bantuan bibit padi dan jagung, alsintan, kapal nelayan, bibit rumput laut dan lain-lainnya,” tutup Mizar Roem. (*)
