REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan ikut menghadiri Sosialisasi Keputusan Menteri tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kemenkumham RI melalui daring dari Aula Seno Adji, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Jakarta.
Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu mengatakan, Kemenkumham terus melakukan perubahan dan pembenahan organisasi, seiring dengan tantangan dan tuntutan menuju birokrasi kelas dunia. Sehingga salah satu yang dilakukan melalui Sosialisasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembangunan Integritas.
“Integritas adalah prinsip yang wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, perekat dan pemersatu bangsa. Seseorang yang memiliki kecerdasan dan energi tapi tidak memiliki integritas itu daya rusaknya tinggi,” katanya dalam kegiatan, Selasa, (26/09/2023).
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Untuk itu, Kultur Integritas dan Duta Integritas harus di bangun di jajaran Kemenkumham RI. Kultur Integritas tidak sebatas pembangunan zona integritas akan tetapi juga harus dibangun melalui sistem, struktur dan budaya di lingkungan kemenkumham. Sedangkan Duta Integritas sebagai booster untuk menciptakan budaya integritas di satuan kerja Kemenkumham.
Untuk saat ini, Duta Integritas akan disematkan kepada kepala satuan kerja yang berstatus WBK/WBBM dengan harapan dapat menciptakan trickle down and multiplier effect terhadap atmosfer integritas di lingkungan kerjanya.
“Batch pertama ditetapkan 47 kepala satuan kerja yang mewakili seluruh jenis UPT di Kemenkumham,” katanya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Razilu berharap, duta integritas akan mampu memberikan materi integritas dalam kegiatan sosialisasi, bimtek, workshop, hingga pelatihan di lingkungan Kemenkumham dengan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan integritas di lingkup Kemenkumham. Termasuk, dapat memetakan, dan memitigasi risiko integritas yang bersifat strategis di lingkungan kerja.
“Termasuk mampu membuat laporan setiap akhir tahun dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal,” ujarnya.
Duta integritas juga diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang meningkatkan implementasi integritas di satuan kerjanya
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Semoga dengan adanya duta-duta integritas ini, dapat mewujudkan kemanfaatan bagi individu dan organisasi untuk Kemenkumham yang lebih baik serta dapat menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai untuk dapat diaplikasikan pada pelaksanaan tugas sehari-hari,” tutup Razilu.
Adapun kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi membangun insan pengayoman yang berintegritas. Dimana dalam materi ini dibahas ruang lingkup pembentukan duta integritas, kriteria duta integritas, tahapan pembentukan duta integritas, peran dan tugas duta integritas, rencana aksi duta integritas, monitoring dan evaluasi serta sanksi.
