REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Kanwil Kemenkumham Sulsel melalui jajaran Bagian Program dan Humas (PH) mengikuti Pembukaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB).
Kegiatan di lingkungan Kemenkumham RI Triwulan IV Tahun 2023 diikuti secara daring yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Razilu mengatakan, reformasi birokrasi harus berdampak langsung kepada masyarakat. Digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kemenkumham.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Dimana berujung pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan,” katanya pada kegiatan tersebut, Selasa, (05/12/2023).
Lanjut Razilu, Pembangunan Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Apalagi, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditajamkan melalui Permenpan No 3/2023 tentang Road Map RB 2020-2024 dengan penerapan Sistem Double Track yaitu RB General dan RB Tematik.
“Serta diimplementasikan dengan Permenkumham M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 Tentang Road Map RB Kemenkumham Tahun 2020-2024,” ujarnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sementara, Inspektur Wilayah II Kemenkumham Lilik Sujandi mengungkapkan, inspektur wilayah berperan dalam quality control, consulting, dan kemitraan.
“Pemenuhan data dukung harus bersifat living document, yang menggambarkan kesuksesan perubahan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, isu strategis dari 2020 hingga 2024 yaitu, terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan profesionalisme dan kompetensi aparatur, penguatan pengawasan dan pengendalian, serta penguatan akuntabilitas kinerja.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak menyatakan dukungannya atas terselenggaranya kegiatan Monev RKT RB tersebut.
Katanya, beberapa waktu lalu, Kanwil Kemenkumham Sulsel telah mempersiapkan pencanangan Pembangunan ZI tingkat wilayah dan UPT, serta telah menyusun rencana kerja dan kalender kerja Pembangunan ZI dan RKT RB.
“Keberhasilan Pencanangan Pembangunan ZI tersebut tidak terlepas dari kesolidan kerjasama tim RB Kanwil Kemenkumham Sulsel di dalam memenuhi data dukung RKT RB tersebut,” katanya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Liberti berharap, hasil monev RKT RB tersebut nantinya akan menjadi peluang bagi Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam kesempatan ini pula, Liberti menugaskan Kepala Subbagian Humas RB dan TI Meydi Zulqadri dan tiga orang pelaksana Humas RB dan TI yaitu Andi Nilda Affida Hasly, Fitriani HB, dan Andi Adelya Lubis, untuk mengikuti kegiatan secara offline.
