REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC), Herman Heizer, memberikan klarifikasi terkait masalah uang Rp 70 juta dengan ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Maros, Amirullah Nur.
Ia membantah kalau pihaknya tidak melakukan survei di Dapil III Maros, yang meliputi Kecamatan Bantimurung, Simbang dan Cendrana.
“Tidak benar apa yang dituduhkan oleh Amirullah Nur. CRC punya panduan kerjasama (kontrak) dengan setiap pengguna jasanya. Dalam kontrak (survei) tersebut dijelaskan detail kapan pengambilan data dilakukan dan kapan dilaporkan hasilnya,” kata Herman Heizer, Selasa (27/08/2019) malam.
Baca Juga : IOH Group dan Accenture Siap Bangun Peradaban Ekonomi Digital Indonesia
Herman mengatakan, kerjasama dengan Amirullah Nur awalnya untuk melakukan pemotretan preferensi pemilihan di seluruh Dapil di Kabupaten Maros pada Pemilihan Legislatif bulan April lalu, namun Amirullah membatalkan dan hanya menjadikan satu dapil.
“Hasil perekeman sudah kami sampaikan kepada Pak Amirullah berulang kali. Bahkan, di salah satu kedai kopi di Kota Makassar, kami juga sampaikan kalau hasil preferensi pemilih di dapilnya belum terlihat Partai Demokrat berpotensi mendapatkan satu kursi. Oleh karena itu, kami (CRC) menyarankan Pak Amirullah harus kerja keras agar Partai Demokrat bisa mendapatkan satu kursi. Pak Amirullah pun mengakui kalau dirinya memang belum melakukan kerja-kerja mempengaruhi pemilih secara massif,” ujarnya.
Oleh karena itu, Lanjut Herman, Amirullah Nur meminta CRC untuk membantu kerja-kerja lapangannya. Namun Herman Heizer merekomendasikan orang yang berpengalaman melakukan kerja-kerja lapangan untuk pemenangan Amirullah.
Baca Juga : Pemkab Gowa Gandeng BPS Fokuskan Perbaikan Data Statistik
“Bahkan orang tersebut beberapa kali sudah dipertemukan langsung ke Pak Amirullah. Karena kerja-kerja lapangan bukanlah bagian dari kontrak kerjasama survei. Itu dua hal berbeda. Pak Amirullah juga sempat memberikan uang muka (10jt) kepada konsultan lapangan yang kemudian beliau juga batalkan karena, mungkin Pak Amirullah mau mengerjakannya sendiri,” ucap ketua BPD Hipmi Sulsel itu.
“Menurut kami, jika ada kekecewaan dalam kerjasama, ada jalan yang bisa ditempuh oleh para pihak. Termasuk jalan kekeluargaan (musyawarah) atau lewat jalur hukum. Pak Amirullah, kami anggap bukan hanya sekedar klien. Tapi juga saudara dan juga politikus handal, matang dan rasional dalam menentukan hal-hal penting yang beliau harus ambil. Bagi kami, apa yang diutarakan beliau bukanlah masalah. Bagi sebagian orang, dalam politik terkadang satu tambah satu bukan sama dengan dua. Bisa jadi empat, enam dan seterusnya,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh beberapa media, Ketua DPC Demokrat Maros Amirullah Nur menuntut CRC untuk mengembalikan biaya survei sebesar Rp 70 juta.
Baca Juga : OJK: Aset Perbankan Syariah di Sulsel Tumbuh 18,55 Persen
Alasannya, biaya Rp 70 juta tersebut sudah dikirim namun CRC tidak melakukan riset sesuai kesepakatan awal. (SB)
