REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir tahun anggaran 2024, Selasa (8/4/2025).
Rapat kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi B DPRD Sulsel untuk mengevaluasi kinerja triwulan pertama tahun anggaran 2025.
Rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati. Turut hadir para anggota komisi, serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, beserta jajarannya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan menyoroti penggunaan pagu anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar.
Menurutnya, anggaran tersebut tidak dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM.
“Pasalnya dari pagu anggaran tersebut, Rp10 miliar diantaranya untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik serta air,” kata Heriwawan.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Menurut legislator Fraksi Partai Demokrat itu, para pelaku UMKM membutuhkan perhatian khusus melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Saya sudah dua kali reses dan pengawasan, dan di setiap titik UMKM hadir. Mereka ini butuh perhatian. Harus ada langkah teknis untuk mengakomodasi kebutuhan mereka,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati menekankan pentingnya evaluasi berkala guna memastikan program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Dengan evaluasi ini, kita harapkan OPD dapat memaksimalkan pelaksanaan program mereka sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Azizah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa rest area yang menjadi salah satu fokus anggaran baru diuji coba pada tahun 2023.
Ia mengakui adanya kendala, seperti di rest area Sidrap yang tidak berfungsi optimal dan tutup setelah tiga bulan beroperasi.
Baca Juga : Demi Tata Kelola Lebih Adaptif, Gubernur Sulsel Dorong Harmonisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah
“Sementara itu di Jeneponto, persoalan air telah diatasi dengan tandon air, dan optimisme meningkat setelah pembangunan masjid di lokasi tersebut hampir rampung,” demikian Ashari. (*)
