REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Konflik antara Bupati Soppeng, Suwardi Haseng dengan Ketua DPRD Soppeng, Muhammad Farid yang mencuat ke ruang publik memantik perhatian dari berbagai kalangan. Termasuk dikupas tuntas dalam dialog publik dengan tema “Membaca Soppeng Kontemporer: Sebuah Refleksi Publik” yang digelar di Makassar, Selasa (10/2/2026).
Pada kesempatan itu, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Andi Luhur Prianto menjelaskan bahwa Soppeng selama ini dikenal sebagai ikon harmoni, daerah yang tenang, berwibawa, dan memiliki tatanan budaya yang kerap dijadikan teladan oleh daerah lain.
Namun, dinamika politik kontemporer, khususnya pasca Pilkada, menempatkan Soppeng pada situasi yang disebutnya sebagai anomi sosial politik.
Baca Juga : Pemkot Makassar Gelontorkan Rp4 Miliar, Akses Berlumpur di Romang Tangayya Segera Dibeton
“Dalam perspektif sosiologis, kita sedang berada di simpang anomi. Nilai-nilai tradisi dianggap tidak relevan, tetapi nilai-nilai modern dan demokrasi liberal juga tidak diambil secara utuh,” kata Andi Luhur.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat praktik politik lokal menjadi semakin pragmatis dan transaksional. Politik Pilkada katanya, dianggap kerap menggeser relasi sosial yang sebelumnya berbasis etika dan budaya, menjadi relasi yang sarat kepentingan jangka pendek.
“Dukungan politik yang berlebihan, endorsement yang terlalu jauh, pada akhirnya bermuara pada konflik. Ini yang kita lihat dalam banyak pola konflik pasca Pilkada, baik antara DPRD dan kepala daerah maupun antara kepala daerah dan wakilnya,” ujar Andi Luhur.
Baca Juga : Konsolidasi Perdana Sepeninggal RMS, Syahar Tegaskan NasDem Sulsel Tetap Solid dan Utuh
Namun, Andi Luhur menegaskan bahwa konflik antara Suwardi dan Muhammad Farid tidak semata-mata bisa dijelaskan sebagai dampak langsung Pilkada. Ia menilai akar persoalan lebih dalam, yakni belum tertatanya sistem politik secara menyeluruh.
“Ke depan, yang perlu didorong adalah penataan sistem politik sebagai satu kesatuan besar. Kita menunggu Omnibus Law politik yang bisa mengakomodasi semua subsistem ini agar lebih harmonis dan tidak berdampak ke tingkat lokal,” jelasnya.
Menurut Andi Luhur, di tengah pusaran konflik tersebut, sosok Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi tokoh kunci guna meredam perseteruan yang terjadi.
Baca Juga : Marcell Siahaan Edukasi Pelaku Usaha Soal Royalti di Makassar
Katanya, Selle KS Dalle justru berada pada posisi yang relatif di luar pusaran konflik sehingga berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara dua pihak yang berseberangan.
“Beliau (Selle) bisa menjadi tokoh alternatif yang bisa mendamaikan karena dia tidak berada pusaran. Dia bisa membangun komunikasi di antara dua pihak,” ujarnya.
Andi Luhur mengatakan, dibutuhkan peran komunikasi politik yang sehat dan kepemimpinan yang inklusif untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Baca Juga : Guru Besar UMI Prof Lauddin Tegaskan Demo Sah, Blokade Jalan Bisa Digugat Secara Hukum
“Tanpa upaya rekonsiliasi yang sungguh-sungguh, konflik elit dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja birokrasi dan pelayanan publik,” beber Andi Luhur.
Sementara itu, Direktur Profetik Institute, Muhammad Asratillah, mengingatkan agar masa depan Kabupaten Soppeng tidak tersandera oleh konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif. Ia menilai polemik antara Muhammad Farid dan Suwardi berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan.
“Jika tidak dikelola secara bijaksana, konflik tersebut dapat berujung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Baca Juga : Guru Besar UMI Prof Lauddin Tegaskan Demo Sah, Blokade Jalan Bisa Digugat Secara Hukum
Secara konseptual, Asratillah menyebut situasi ini sebagai konflik institusional dan konflik administrasi yang berkembang menjadi konflik politik.
Ia juga menilai terdapat gejala personalisasi kekuasaan, baik di sisi eksekutif yang dipersonalisasi pada figur bupati, maupun di sisi legislatif yang terpusat pada figur Ketua DPRD Soppeng.
“Padahal representasi eksekutif bukan hanya bupati, tetapi juga wakil bupati. Karena itu, penting kehadiran dan komunikasi yang proporsional dari seluruh unsur pemerintahan,” katanya.
Baca Juga : Guru Besar UMI Prof Lauddin Tegaskan Demo Sah, Blokade Jalan Bisa Digugat Secara Hukum
Ia mengingatkan agar publik dan elite politik tidak terjebak dalam over-politicization, yakni kecenderungan membaca setiap persoalan tata kelola birokrasi semata-mata sebagai konflik politik.
Jika dibiarkan, situasi ini berisiko memicu public distrust atau menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif.
Lebih jauh, Asratillah menilai konflik yang tak terkelola dengan baik juga berdampak secara psikologis pada aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga : Guru Besar UMI Prof Lauddin Tegaskan Demo Sah, Blokade Jalan Bisa Digugat Secara Hukum
“ASN berpotensi kehilangan netralitas. Ini bukan hanya terjadi di Soppeng, tetapi juga bisa terjadi di daerah lain jika konflik elit dibiarkan berlarut,” ujarnya.
Karena itu, Asratillah menegaskan perlunya pengelolaan konflik yang dewasa dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Masa depan Soppeng jangan sampai tersandera konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif,” tutupnya. (*)
