REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah menerima Koordinator dan Supervisor Pencegahan (Korsupgah) Wilayah II KPK RI, Adlinsyah M Nasution. Pertemuan tersebut membahas hasil supervisi selama dua hari di Sulsel.
Bupati Bantaeng 2008-2018 ini mengaku, sangat bersyukur dengan adanya tim dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk membantu Inspektorat Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan audit.
“Kami sangat bersyukur dengan adanya tim dari KPK. Ini sangat membantu untuk bisa bekerja lebih nyaman kedepan,” kata Prof. HM. Nurdin Abdullah saat menerima rombongan, KPK di Ruang Kerja Gubernur, jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (02/07/2019).
Baca Juga : 16 Pelanggan Setia IM3 di Indonesia Terima Hadiah Loyalitas, Ada Mobil, Motor dan Smartphone
Pada kesempatan itu juga guru besar Unhas Makassar ini menjelaskan alasan kenapa harus dilakukan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel. Bahkan lanjutnya, perampingan tersebut banyak hal yang menjadi pertimbangan baik mengenai anggaran hingga fungsi masing-masing.
“Kita target akan diselesaikan di bulan Juli ini,” ujar mantan Sekjen Apkasi Indonesia itu.
Sementara itu, Koordinator dan Supervisor Pencegahan (Korsupgah) Wilayah II KPK RI, Adlinsyah M Nasution mengaku, sudah melakukan diskusi mengenai Biro Humas dan Protokol, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Biro Aset.
Baca Juga : Surat Memilukan dari Warga Kelaparan di Sinjai Viral, Heriwawan Gerak Cepat Salurkan Bantuan Sembako
“KPK juga melakukan diskusi mengenai Kehumasan di Pemprov Sulsel. Peran Humas dan Kominfo kurang efisien,” tuturnya kepada Gubernur Sulsel.
Selain itu, tidak ada sinergi yang baik antara pengelola aset dengan penguna aset di Pemprov Sulsel. “Ada saya lihat bagaimana sinergi antara pengelola dengan penguna aset,” jelasnya. (Saddam)
