REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menggelar kegiatan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (25/3/2023). Bertempat di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu disambut dengan hangat oleh para peserta yang hadir. Mereka diantaranya berasal dari perwakilan Kelurahan Lajangiru, para ketua RT/RW setempat, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Edward Horas menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Menurutnya, untuk mengoptimalkan setiap penggunaan dana APBD Sulsel sangat dibutuhkan pengawasan maksimal agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat tercapai.
Baca Juga : Pemilih Pemula Wajib Dilibatkan dalam Proses Pilkada di Kabupaten Mappi
“Kualitas dari setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemantauan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan agar penggunaan dana APBD ini tepat sasaran,” kata anggota Komisi A DPRD Sulsel tersebut.
Menurutnya, dana APBD yang digunakan dalam setiap item pembangunan harus benar-benar menyentuh pada kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, keputusannya untuk turun mengawasi pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan.
“Namanya anggaran negara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Tanpa pengawasan yang berkesinambungan tentu hal ini mustahil tercapai,” jelas Edward Horas.
Baca Juga : Bentuk Organisasi Bernama SPDP, Relawan Nurdin Abdullah Siap Menangkan Danny-Azhar
Meskipun demikian, katanya, ia tetap menyempatkan diri untuk menyerap aspirasi masyarakat atau konstituennya. Sebab, kata Edward Horas, hal itu merupakan tugas utamanya selaku legislator.
Mencuatlah berbagai aspirasi dan masukan yang berkembang di tengah masyarakat Kelurahan Lajangiru. Diantaranya mereka meminta solusi untuk mengatasi perang antar kelompok yang meresahkan masyarakat. Selain itu, mereka juga berharap pemberian modal usaha bagi UMKM setempat. (*)
