REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas turun langsung menemui masyarakat dan konstituennya. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka kegiatan pengawasan dan monitoring penyelenggaraan APBD Provinsi Sulsel tahun anggaran 2024.
Bertempat di RM Dinar, Jalan Lamaddukelleng, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Kamis (21/11/2024). Edward Horas mengumpulkan warga ditempat tersebut untuk memantau dan mendengarkan langsung informasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan APBD di wilayah dapilnya.
Di hadapan masyarakat yang hadir, legislator Fraksi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah dapat digunakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Saya menitikberatkan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk memastikan program-program pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah benar-benar sudah tepat sasaran dan tepat guna,” kata Edward Horas.
Menurut sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu, kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah upaya untuk memonitoring dan mengevaluasi pembangunan yang menggunakan anggaran provinsi sebagai implementasi hak dewan dalam melakukan pengawasan.
“APBD sepenuhnya untuk kepentingan warga negara demi menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya,” tambahnya.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Di sela-sela kegiatan pengawasan tersebut, warga juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasinya. Salah satunya terkait mekanisme penerimaan bantuan sosial (bansos).
“Masyarakat banyak yang menanyakan terkait proses penetapan nama-nama penerima bansos dan bagaimana mekanisme penyalurannya,” beber Edward Horas.
Terkait persoalan tersebut, katanya, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya selaku anggota DPRD Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Terkait bantuan sosial ini, kita akan kembali memanggil dinas terkait untuk mengetahui secara detail mekanisme penetapan penerima manfaat dari bantuan tersebut,” demikian Edward Horas. (*)
