REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Upaya menjaga kesatuan bangsa tentu selalu mendapatkan tantangan dan ujian seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan situasi di tengah masyarakat. Sebagai konsekuensinya, setiap kebijakan dan program yang bersentuhan dengan kesatuan bangsa perlu dievaluasi secara berkala.
Atas dasar kondisi tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bekerjasama dengan empat Perguruan Tinggi; Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan Universitas Islam Indonesia, melakukan pengkajian kebijakan yang hasilnya digunakan sebagai bahan untuk melakukan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa.
Ada empat isu strategis yang menjadi fokus kajian 2021: Proporsionalitas Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (bekerja sama dengan Universitas Udayana), Pembentukan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah dalam Menjaga Kesatuan Bangsa (bekerja sama dengan Universitas Andalas), Kebebasan Berpendapat, Berkumpul, dan Berserikat dalam kerangka Kesatuan Bangsa, bekerja sama dengan (Universitas Brawijaya), dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dalam rangka Memperkukuh Kesatuan Bangsa (bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia).
Baca Juga : Periode 2026 Ada 31.000 Sertifikat Program PTSL Dibagikan di Gowa
Hasil kajian dan Rekomendasi ini disampaikan oleh para tim pengkaji kepada media di acara Press Briefing sebelum Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa (Rakorkesbang) dalam rangka Penyerahan Buku Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa Tahun 2021’ pada Selasa malam (14/12/2021) di Hotel Bidakara, Jakarta.
Pada acara press briefing tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan bahwa pengkajian kebijakan di bidang kesatuan bangsa adalah wujud dari upaya serius bersama Kemenko Polhukam dan empat Universitas untuk menjalankan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa.
“Penyusunan rekomendasi yang komprehensif diperlukan agar kebijakan kementerian dan lembaga semakin baik dalam mengukuhkan kesatuan bangsa, semakin tepat dan proporsional dalam meletakkan sentralisasi dan desentralisasi, semakin efektif dalam melindungi hak warga negara termasuk melalui pembatasan demi kepentingan umum yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan umum,” ujar Menkopolhukam. (Wahyu Widodo)
