REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Isu kelangkaan ayam broiler menjadi topik utama rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (13/1/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Azizah Irma Wahyudiyati.
RDP tersebut dihadiri anggota Komisi B DPRD Sulsel, OPD terkait, Satuan Tugas Pangan, Perhimpunan Peternak Ayam Pedaging (P2AP), serta sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kemitraan ayam broiler.
Baca Juga : Pengerjaan Jalan Hertasning Tunjukkan Progres Nyata, Warga dan Pengendara Mulai Rasakan Manfaat
Anggota Komisi B DPRD Sulsel, Heriwawan, menjelaskan bahwa rapat digelar sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait fluktuasi harga dan isu kelangkaan ayam broiler di pasaran. Menurutnya, Komisi B DPRD Sulsel memfasilitasi pertemuan antara produsen, penyalur, dan pemerintah untuk mencari titik temu.
“Pada prinsipnya kami di Komisi B DPRD Sulsel memanggil semua dinas terkait, pelaku usaha, supplier, hingga penjual untuk duduk bersama. Tujuannya agar ditemukan solusi bersama,” kata Heriwawan.
Dari hasil pembahasan tersebut, Komisi B DPRD Sulsel memastikan stok ayam broiler di Sulawesi Selatan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Dukung Komitmen Presiden RI Hapus Kemiskinan Ekstrem, Bupati Gowa: Searah Kebijakan Daerah
Berdasarkan paparan P2AP, kebutuhan ayam broiler di Sulsel mencapai sekitar 11 juta ekor per bulan, sementara kapasitas produksi dari perusahaan dan mitra peternak mencapai sekitar 20 juta ekor per bulan.
“Kalau dihitung dengan konsumsi masyarakat, termasuk kebutuhan lainnya, stok ayam di Sulawesi Selatan masih cukup,” jelasnya.
Meskipun demikian, Komisi B DPRD Sulsel menekankan pentingnya pengendalian harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Heriwawan meminta pemerintah dan pelaku usaha menekan harga tanpa merugikan pelaku UMKM maupun mematikan usaha peternak.
Baca Juga : Golkar Luwu Utara Menyusul, Appi Kini Kunci 20 Dukungan DPD II Golkar se-Sulsel
“Kami meminta harga dikendalikan, tidak boleh terlalu tinggi agar tidak menyusahkan konsumen, tapi juga tidak mematikan pelaku usaha dan UMKM,” tegas legislator Fraksi Partai Demokrat ini.
Terkait kelangkaan yang sempat terjadi pada November tahun lalu, Heriwawan menjelaskan hal tersebut dipengaruhi ketersediaan day old chick (DOC) atau anak ayam.
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa tidak terdapat perbedaan harga yang signifikan antar daerah di Sulsel. Karena itu, Komisi B DPRD Sulsel merekomendasikan stabilisasi harga di seluruh wilayah.
Baca Juga : Nasabah PNM Mekaar di Gowa Dibekali Literasi dan Digitalisasi Keuangan
“Rekomendasinya, semua pihak sepakat berkolaborasi agar masyarakat mendapatkan ayam berkualitas dengan harga terjangkau,” demikian legislator dari Dapil Sinjai-Bulukumba ini.
Komisi B DPRD Sulsel juga mendorong pemerintah provinsi agar lebih aktif melakukan pembinaan terhadap UMKM peternakan, termasuk dukungan infrastruktur, program pengembangan DOC, dan penguatan sektor peternakan seiring meningkatnya kebutuhan ayam di Sulawesi Selatan. (*)
