REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi pembangunan, melakukan perkenalan dengan Organisasi Perangkat Kerja (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang menjadi mitra kerjanya, Jumat (29/11/2024).
Hadir Biro Pembangunan Dan Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Kemudian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Pada pertemuan itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar mengkritik Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi serta Dinas Perhubungan Sulsel.
“Pertama di Dinas Bina Marga, kenapa kami kritisi, karena itu menyangkut kondisi jalan yang ada di Sulawesi Selatan,” kata ketua Fraksi NasDem Sulsel ini.
Sadar menuturkan bahwa, kondisi jalan provinsi yang kondisinya baik itu hanya 75 persen dari total jalan provinsi yakni sepanjang 2014,23 kilo meter. Selebihnya sedikit kurang bagus dilewati.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Sehingga kata dia, yang perlu garis bawahi adalah bagaimana sistem tender proyek di Dinas Bina Marga, apakah sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak.
“Jangan sampai yang menangani tender dan mengerjakan jalan itu peralatannya tidak memadai alias pendatang di Sulawesi Selatan yang ikut tender,” tutur Sadar.
Ia juga mengaskan bahwa penggunakan material aspal atau jalan yang dipakai harus memperhatikan kualitas bahan yang digunakan dan harus prioritaskan produk dalam negeri.
Baca Juga : Inspiring Srikandi, PLN UIP Sulawesi Dorong Pelaku Usaha Perempuan Single Parent Makin Berdaya
“Rekanan juga diminta agar jangan melakukan pembelian aspal ke supplier karena melihat murahnya, tapi harus mempertimbangkan dan menjaga kualitasnya,” demikian Sadar. (*)
