REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) mengembangkan program digitalisasi pembiayaan ekosistem sapi perah ke berbagai wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kali ini program tersebut di luncurkan di Kota Malang, peluncuran tahap pertama program berlangsung di Kantor OJK Malang. Hadir Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, Bupati Malang M. Sanusi, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Adi Budiarso, perwakilan International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus, dan perwakilan State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Switzerland, serta sejumlah pengurus koperasi peternak sapi perah di Kabupaten Malang.
Program inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi PROMISE II Impact Project, yaitu program kerja sama antara OJK dan ILO yang berfokus pada peningkatan akses pembiayaan dan perluasan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Indonesia melalui pendekatan ekosistem rantai nilai dan transformasi digital.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“OJK bersama ILO mendorong penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dalam membangun tata kelola koperasi peternak sapi perah yang efisien, transparan, dan terintegrasi,” kata Hasan Fawzi, dalam keterangannya, kemarin.
ERP dirancang untuk mengintegrasikan berbagai modul penting seperti keanggotaan, penerimaan susu, logistik, keuangan, dan kesehatan hewan, sehingga mendukung efisiensi operasional koperasi dan keterhubungan data antar pelaku ekosistem.
Selanjutnya sistem ERP akan diintegrasikan dengan Penyelenggara Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) guna membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi peternak sapi perah, khususnya bagi yang tergolong underbanked dan unbankable.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Hasan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat akses keuangan masyarakat di daerah melalui pemanfaatan teknologi.
“OJK menempatkan pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal sebagai salah satu prioritas strategis. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha agar masyarakat di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan formal,” ujarnya.
Menurutnya, sistem ERP bukan hanya alat pencatatan, tetapi solusi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data di seluruh rantai usaha.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Dengan ERP yang terintegrasi dengan PKA, data produksi susu, jumlah ternak terproduktif, konsumsi pakan serta tingkat kesehatan ternak dapat dimanfaatkan sebagai basis penilaian risiko dan kelayakan yang lebih akurat bagi lembaga keuangan yang artinya peternak kecil yang sebelumnya tergolong unbankable kini dapat menjadi bankable,” tambahnya.
Ia mengaku, digitalisasi bukan hanya soal teknologi semata, tetapi tentang memberi kesempatan dan menciptakan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan
Sementara itu, Bupati Malang, M. Sanusi dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar dengan dukungan OJK, TPAKD, ILO serta sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan masyarakat peternak, Kabupaten Malang akan mampu menjadi role model nasional digitalisasi ekosistem sapi perah.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Harapan kami, dukungan dari seluruh stakeholders tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi sosial,” ujar Sanusi.
Sanusi juga menambahkan bahwa berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, hingga Juni 2025, tercatat populasi sapi perah sebanyak 85.820 ekor dengan total produksi susu sapi perah mencapai 75.568,68 ton.
Angka ini menunjukkan bahwa sektor peternakan sapi perah di Kabupaten Malang memiliki skala ekonomi yang sangat besar dan menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 12.051 peternak yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) maupun kelompok ternak rakyat lainnya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Di tempat yang sama, Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Adi Budiarso juga menyampaikan bahwa Kemenkeu berkomitmen memperkuat ekosistem pembiayaan sektor riil, termasuk peternakan sapi perah, melalui kebijakan yang mendorong akses keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Kami mengajak kita semua untuk berkomitmen. Mari kita wujudkan digitalisasi ekosistem peternakan sapi perah di Malang yang telah difasilitasi dan diinisiasi oleh OJK sebagai model yang dapat ditiru di daerah lain. Mari kita jadikan program ini bukan hanya proyek, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat,” tegasnya.
Melalui implementasi transformasi digital ekosistem sapi perah berbasis ERP, OJK bersama mitra strategis berkomitmen memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui integrasi data yang terpadu, perluasan akses serta inovasi keuangan digital, dan penguatan daya saing koperasi maupun pelaku UMKM di sektor peternakan nasional.
