REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Hal ini melatarbelakangi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas untuk menggelar kunjungan kerja dalam rangka kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Agenda ini sudah ditetapkan dalam Renja DPRD Sulsel Tahun 2023.
Di titik keduanya, ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut menyambangi Jalan Tidung, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (24/5/2023).
Baca Juga : Pemilih Pemula Wajib Dilibatkan dalam Proses Pilkada di Kabupaten Mappi
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya.
“Kualitas dari setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemantauan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan agar penggunaan dana APBD ini tepat sasaran,” kata anggota Komisi A DPRD Sulsel itu.
Setiap dana APBD yang digunakan dalam pembangunan, kata Edward Horas harus benar-benar menyentuh pada kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, keputusannya untuk turun mengawasi pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan.
Baca Juga : Bentuk Organisasi Bernama SPDP, Relawan Nurdin Abdullah Siap Menangkan Danny-Azhar
“Apapun alasannya, setiap anggaran negara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Tanpa pengawasan yang berkesinambungan tentu hal ini mustahil tercapai,” tambah Edward Horas.
Acara kunjungan kerja tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat. Turut hadir perwakilan lurah, para ketua RT/RW setempat, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Mereka dominan meminta peninjauan ulang terhadap efektivitas rumah pompa air. Sebab hal ini bersentuhan dengan kebutuhan utama masyarakat, yakni ketersediaan air bersih. Selebihnya, permintaan bantuan modal dan pelatihan untuk para pelaku UMKM. (*)
