REPUBLIKNEWS.CO.ID, JENEPONTO – Sejumlah Kepala Sekolah Dasar (SD) dan guru dimintai uang sumbangan untuk biaya Jambore Nasional.
Biaya permintaan itu dilakukan koordinator wilayah kabupaten Jeneponto.
Menanggapi hal itu, Kepala bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Rahmat Sasmito permintaan sumbangan yang diduga dilakukan koordinator wilayah memang benar.
Baca Juga : Tim Pegasus Polres Jeneponto Tangkap Pelaku Begal di Palu
“Iya memang ada seperti itu, kita bebankan kepala sekolah dan guru,”Singkatnyam
Menurut Rahmat iuran yang dibebankan kepada kepala sekolah maupun guru itu dianggap wajar lantaran kepsek maupun guru memiliki pendapatan yang boleh dikata banyak.
Alasannya, karena saat ini sertifikasi atau TPG itu cair bersamaan dengan THR.
Baca Juga : Kurangi Kecelakaan, Pemdes Lentu Gunakan Dana Swadaya Masyarakat Tambal Jalanan
“Jadi Apakah kita mau nyumbang Rp. 50.000, sampai Rp. 100.000 Sama saja kita menyumbang dengan anak yang kurang mampu, seikhlasnya saja tidak ada paksaan,”ujarnya saat ditemui wartawan, Selasa (19/4/2022).
Namun hal yang diungkapkan oleh Rahmat itu terkesan memaksakan. Bahkan ia berasumsi jika peserta yang akan diberangkatkan itu dari kalangan kurang mampu.
“Kemungkinan anak jambore nasional akan diisi 6 anak atau 60 sampai 80 persen oleh anak-anak yang kurang mampu. Masa hanya gara-gara orang tuanya tidak mampu anaknya yang berprestasi tidak bisa kita berangkatkan,”akunya.
Baca Juga : Tolak Tanda Tangan, Sepasang Calon Pengantin di Jeneponto Terancam Gagal Nikah
Disisi lain, Pemkab Jeneponto disini seakan tak mampu membiayai kegiatan jambore nasional lantaran kegiatan ini seakan dipaksakan oleh Pengurus Kwarcab namun Rahmat malah bergeming jika kegiatan ini tidak dipaksakan.
” Ada dana APBD tapi tidak cukup sedangkan dana APBD kan tidak bisa kita geser-geser kalau pagunya tidak cukup. Jadi kita meminta partisipasinya, apa sih salahnya sifat gotong royong. Kalau dia mau nyumbang 50, 25, 5, 10, 100 ribu yah masing-masing individu,”tandasnya.
Saat dikonfirmasi menyoal sumbangan itu terlalu banyak akan tetapi ia malah menganggap itu suatu hal yang lumrah.
“Ah enggak. Kalau estimasinya itu kalau total kebutuhan dana itu kalau tidak salah lebih Rp. 100.000.000 juta karena ada iuran yang kita setor kepanitia jambore nasional,”ucapnya.
Bahkan ia menyebut jika iuran yang dibebankan kepada guru itu bukanlah hal yang berat.
“Kalau guru dikatakan tidak mampu, saya kira terlalu kelewatan. Untuk bulan ini dia terima THR, gaji, kita bayarkan TPGnya,” sebut Rahmat.
Tak hanya itu, dikonfirmasi soal liburan ke Bali, Rahmat membantah hal tersebut. Ia mengaku tak mengetahui hal itu.
“Soal itu saya tidak tahu. Barupi juga saya dengar itu. Yang jelas tidak ada informasi seperti itu,”tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Rahim Sila diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada Kepala Sekolah dan Guru.
Salah seorang guru yang enggan disebut identitasnya mengaku jika seluruh guru Sekolah Dasar (SD) dimintai uang.
