Pemkab Kukar Dorong Inklusi Keuangan Lewat Program EKI, Dua Desa Jadi Percontohan

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akses keuangan yang inklusif. Upaya ini diwujudkan melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) 2025, yang menjadi agenda utama dalam Rapat Pembahasan Program Kerja TPAKD Kukar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Utara, Jumat (11/06/2025).

Sekretaris Daerah Kukar, H. Sunggono, yang hadir langsung dalam rapat di Kantor OJK Kaltimtara, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemkab Kukar dan OJK dalam memperluas jangkauan akses keuangan, khususnya hingga ke tingkat desa.

“Pemkab Kukar melalui TPAKD berkomitmen kuat untuk memperluas akses keuangan yang produktif dan inklusif. Sinergi dengan OJK sangat penting agar manfaat ekonomi bisa dirasakan merata oleh masyarakat pedesaan,” ujar Sunggono.

Baca Juga : Loa Duri Ilir Perkuat Kemandirian Ekonomi Desa lewat BUMDes

Sebagai langkah konkret, Pemkab Kukar mengusulkan Desa Tanjung Limau (Kecamatan Muara Badak) dan Desa Manunggal Jaya (Kecamatan Tenggarong Seberang) sebagai desa percontohan untuk implementasi program EKI. Kedua desa ini dinilai memiliki potensi ekonomi lokal yang menjanjikan dan siap untuk dikembangkan melalui intervensi keuangan yang terintegrasi.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri. Dengan data yang lengkap dan kesiapan pemerintah daerah, kami optimistis program EKI dapat diterapkan secara optimal di kedua desa ini,” lanjutnya.

Pembahasan dalam rapat tersebut juga meliputi pemetaan akses ke Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di sekitar desa percontohan. Beberapa lembaga seperti Bankaltimtara, BRI, Pegadaian, hingga BPJS Ketenagakerjaan disebut siap mendukung pelaksanaan program dengan jaringan layanan yang sudah tersedia.

Baca Juga : DPMD Kukar Perkuat Program RT dan Dorong Kesejahteraan Warga Muara Jawa

Sunggono menyebut program seperti Kredit Kukar Idaman, Kejar, Laku Pandai, AUTP, hingga LIK Syariah menjadi instrumen penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif. Kehadiran program-program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

“Program ini bukan hanya soal akses keuangan, tapi juga bagian dari penguatan kapasitas masyarakat desa agar mampu mandiri secara ekonomi,” ungkapnya.

Pemkab Kukar juga mendorong agar ada tindak lanjut berupa penyusunan timeline peluncuran program, serta rencana literasi dan edukasi keuangan yang masif kepada masyarakat. Dengan pendekatan menyeluruh, pemerintah daerah menargetkan terciptanya desa inklusif yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi dari bawah.