![Kunjungan DPMD dan BPKAD Kutai Timur ke Kukar. [IST]](https://cdn.republiknews.co.id/imageresize/assets/media/upload/2025/11/IMG-20251130-WA0008.jpg&width=640&height=360)
REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin lalu. Kunjungan ini bertujuan memperdalam ilmu terkait pengelolaan keuangan desa yang transparan, efisien, dan akuntabel untuk diterapkan di wilayah mereka.
Rombongan dari Pemkab Kutim, yang melibatkan perwakilan DPMD dan BPKAD, mempelajari penggunaan aplikasi Sipacar Puda. Aplikasi tersebut telah diimplementasikan Kukar untuk mempermudah proses pencairan dana desa secara digital sehingga desa tidak perlu lagi datang ke kantor kecamatan maupun kabupaten.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menjelaskan bahwa Sipacar Puda telah memberikan dampak besar terutama dalam percepatan layanan. Sistem online ini dinilai sangat membantu desa-desa yang lokasinya jauh dari pusat pemerintahan.
Baca Juga : DPMD Kukar Dorong Lembaga Kemasyarakatan Jadi Motor Partisipasi Desa
“Melalui Sipacar Puda, desa dapat mengajukan pencairan dana secara online. Ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi hambatan fisik, terutama bagi desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan,” ujar Poino, Rabu (29/10/2025).
Ia menilai Kutai Timur memiliki kondisi geografis yang hampir serupa dengan Kukar. Banyak desa di Kutim juga berada di wilayah yang cukup jauh dari pusat kecamatan. Karena itu, penerapan sistem serupa sangat relevan untuk mendukung percepatan penyaluran dana desa.
“Dari sisi geografis, Kutai Timur menghadapi tantangan yang serupa. Dengan sistem seperti Sipacar Puda, desa dapat mengakses pengajuan dana secara langsung tanpa harus menempuh perjalanan jauh,” tambahnya.
Baca Juga : Desa Muara Wis Perkuat Layanan Lansia Lewat Program Kolaboratif Sicekatan
Poino menegaskan DPMD Kukar terus mendorong digitalisasi di tingkat pemerintahan desa sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Ia berharap studi tiru ini membuka ruang kolaborasi dan mempercepat transformasi pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah.
“Kami selalu siap berbagi pengalaman. Semakin banyak kabupaten yang mengadopsi sistem ini, semakin kuat desa-desa kita dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional,” ungkapnya.
Melalui kunjungan ini, Pemkab Kutim diharapkan mampu mengadaptasi sistem serupa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Sinergi antar daerah diyakini menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih merata, transparan, dan berkelanjutan.
