REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang berhasil menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Awards 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penghargaan ini diberikan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025, di Jakarta. TPAKD TPAKD Award ini sebagai penghargaan atas kontribusi nyata dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Alhamdulillah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penerima penghargaan kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi. Tentu ini sebagai komitmen pemerintah daerah dalam upaya mendukung percepatan akses keuangan di daerah,” terang Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dalam keterangan resminya, kemarin.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Menurutnya, melalui TPAKD mampu mendorong stabilitas keuangan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
“TPAKD ini hadir menjadi forum koordinasi dalam mendorong dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan di daerah,” ujarnya.
Sementara, Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, kolaborasi antara OJK dan TPAKD terus diperkuat dalam mendorong pengembangan akses keuangan ke masyarakat.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Di wilayah Sulselbar telah terbentuk 25 TPAKD, dimana mencakup satu TPAKD di tingkat provinsi, dan 24 TPAKD di tingkat kabupaten dan kota,” terangnya.
Ia menyebutkan, ada enam program TPAKD melalui kolaborasi bersama OJK Sulselbar dalam mempercepat pengembangan akses keuangan daerah. Pertama, Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerah (LAYARKU). Program ini untuk memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor diseluruh kabupaten dan kota di wilayah Sulselbar, termasuk tenaga Marketing, mantri/AO untuk memberikan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Hingga saat ini, program Layarku telah menyasar sebanyak 1.703 desa dari total 3.060 desa atau 56 persen yang ada di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Kedua, program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Wilayah Perdesaan. Program ini digagas sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat wilayah perdesaan melalui wadah TPAKD. Hingga 2025 terdapat enam desa yang terpilih untuk penyelenggaraan program EKI, salah satunya di Desa Kassi, Kabupaten Jeneponto dan Desa Nepo, Kabupaten Barru.
Ketiga, mendorong akses keuangan kepada UMKM untuk mengurangi ketergantungan UMKM pada rentenir dengan biaya rendah dan proses yang cepat melalui Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi (Phinisi). Keempat, program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), dimana merupakan program berbasis inklusi keuangan berkolaborasi dengan IJK Syariah dalam rangka penyediaan akses keuangan.
Baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana untuk memfasilitasi kebutuhan finansial di eksosistem syariah seperti pesantren.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Tahun ini sasaran program ada di delapan pesantren di berbagai daerah antara lain, Makassar, Bone, Gowa, Sinjai, dan kabupaten kota lainnya,” ujarnya.
Adapun program lainnya yakni, program Pemberdayaan Ekosistem Bisnis UMKM melalui Klasterisasi dan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui budidaya pisang cavendish dan kakao.
Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, TPAKD Award 2025 diberikan kepada 5 TPAKD tingkat provinsi dan 10 tingkat kabupaten dan kota yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Di tingkat provinsi yang berhasil meraih TPAKD Terbaik yakni Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara, untuk TPAKD Terbaik tingkat kabupaten dan kota yakni, Kabupaten Langkat, Kota Metro, Kota Surabaya, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Maros, Kota Palu, Kabupaten Lombok, dan Kabupaten Maluku Tengah.
Friderica menilai, pogram-program pengembangan akses keuangan daerah melalui peran TPAKD dinilai menjadi bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan Asta Cita Pemerintah. Pasalnya, program TPAKD bukan hanya memperluas akses keuangan masyarakat, tetapi juga mendukung kebijakan pembangunan Asta Cita dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subiato.
Dimana, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan terbangun fondasi ekonomi yang tangguh dari desa hingga ke kota.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah,” terangnya, dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, pada akses kredit pembiayaan melawan rentenir berhasil menyalurkan Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia, kemudian penyaluran kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian sebesar Rp371 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur. Melalui TPAKD juga telah dibuka satu rekening satu pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87 persen dari total pelajar Indonesia.
“Adapun pada implementasi program Laku Pandai berhasil membuka akses keuangan hingga pelosok dengan menjangkau lebih dari 72.353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal,” terangnya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Ia pun mengajak kepada seluruh kepala daerah agar mengoptimalkan keberadaan TPAKD untuk mengarahkan daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan, yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama.
Sejak diinisiasi pada 2016 lalu, TPAKD telah menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, asosiasi, akademisi, dan stakeholders lainnya dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah.
Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Berbagai program unggulan telah diluncurkan, di antaranya Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), hingga program Laku Pandai yang menjangkau desa terpencil.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, OJK akan terus mendorong peran TPAKD dengan melakukan berbagai langkah strategis guna mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional. Beberapa hal dilakukan yaitu pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital sekaligus perluasan titik-titik akses keuangan di daerah.
“Ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau,” katanya,
Lanjut Mahendra, kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu terus dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan pelindungan konsumen. Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Keempat, TPAKD juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan.
“Melalui implementasi roadmap ini pelaksanaan program di daerah ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja yang transparan, sehingga setiap intervensi dapat dievaluasi dan disempurnakan,” jelasnya.
