REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan tak lama lagi digelar. Rencananya pada 8-9 Desember mendatang di Hotel Aryaduta, Makassar.
Pemilihan calon ketua DPW PKB Sulsel periode 2026-2031 menjadi agenda utama dalam kegiatan Muswil ini. Termasuk penetapan Dewan Syuro DPW PKB Sulsel periode yang sama.
“Muswil juga mengagendakan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021-2026 dan penetapan program strategis. Jadi ada sekitar 4 pleno dalam Muswil nanti,” kata Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal dalam sesi jumpa pers di Kantor DPW PKB Sulsel di Makassar, Jumat (28/11/2025).
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Menurut Haekal, kegiatan ini bakal dihadiri oleh jajaran pimpinan DPP PKB. Para ketua DPC PKB se Sulsel, ketua Dewan Syuro PKB Sulsel, pengurus DPW, serta anggota DPRD Fraksi PKB dari semua tingkatan dijadwalkan hadir.
“Total peserta penuh berjumlah 135 orang dan peserta peninjau kurang lebih 200 orang,” beber Haekal.
“Pengurus wilayah dan semua anggota Fraksi PKB itu berstatus peserta penuh. Untuk peserta peninjau itu diantaranya sekretaris dan bendahara DPC serta Dewan Syuro,” tambahnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Disinggung soal mekanisme pemilihan ketua dalam Muswil kali ini, Haekal menyebut semua menjadi wewenang DPP. Pihak DPP disebut akan menentukan tiga nama calon ketua berdasarkan penilaian kinerjanya selama ini.
“Untuk penilaian ini kita mengenal istilah SMS atau sistem manajemen dan monitoring struktur,” ujarnya.
Menurut Haekal, forum Muswil nanti tidak akan menetapkan ketua terpilih. Hanya akan menetapkan calon ketua yang nantinya bakal diputuskan oleh DPP.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
“Keputusan terakhir ada di DPP. Forum Muswil hanya akan menyepakati calon ketua yang akan diusulkan ke DPP,” demikian Haekal. (*)
