REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan melalui Program INKLUSI mengadakan Pelatihan Gender Equality, Disability and Social Inklusion (GEDSI). Bertempat di Hotel Dalton, Makassar, Rabu (26/10/2022) kemarin.
Kegiatan ini menghadirkan peserta dari multi stakeholder atau jajaran SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Antara lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
Selanjutnya, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, KWRSS, Lois Community Maros, dan LPKA Kelas IIA Maros.
Baca Juga : Golkar Luwu Utara Menyusul, Appi Kini Kunci 20 Dukungan DPD II Golkar se-Sulsel
Di pertemuan ini menghadirkan narasumber Direktur Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Selatan. Rosmiati Sain, dan Ketua PKBI Maros Sriwati Astuti, yang didampingi oleh fasilitator Bagus Sudibyo dan Farid Satria.
Ketua PKBI Maros, Sriwati Astuti mengatakan bahwa program INKLUSI PKBI Sulawesi Selatan berupaya untuk mendorong terwujudnya pelayanan dan kebijakan yang inklusif. Baik bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) maupun kelompok minoritas atau marginal di Kabupaten Maros.
“Ini sebagai upaya peningkatan kapasitas guna memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi multi stakeholder,” katanya.
Baca Juga : Nasabah PNM Mekaar di Gowa Dibekali Literasi dan Digitalisasi Keuangan
Lanjutnya, tujuan dari pelatihan ini yaitu mengidentifikasi strategi dan pendekatan dalam konteks GEDSI sebagai kerangka kerja bersama yang paling relevan pada isu ABH dan kelompok terpinggirkan, serta mendorong pengarusutamaan GEDSI dalam mewujudkan pelayanan dan kebijakan yang inklusi di Kabupaten Maros.
Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara.
Terlepas dari status gender dan sosialnya, serta dapat mendukung kebijakan perlindungan dan pemenuhan layanan dasar bagi ABH dan kelompok minoritas.
Baca Juga : Pemkot Makassar Tetapkan Status Siaga Cuaca, Munafri Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
Perlu diketahui, Program INKLUSI PKBI Sulsel merupakan Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI akan berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas, yaitu tidak ada satu pun yang tertinggal, lebih banyak kelompok marginal berpartisipasi dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
INKLUSI melanjutkan dukungan Australia untuk kesejahteraan Indonesia, yang melanjutkan kemajuan yang telah dicapai di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil.
Dukungan mencakup pengalaman dari pembelajaran dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif. INKLUSI juga melanjutkan kerja organisasi masyarakat sipil (OMS) dan gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. (*)
