REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono, meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertalite yang diisukan akan dinaikan.
Hal itu disampaikan Sartono pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/08/2022).
Politisi Partai Demokrat ini meminta Pemerintah untuk memikirkan dengan baik sebelum menaikkan harga BBM, karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya menengah ke bawah.
Baca Juga : Sartono Paparkan Pentingnya Memahami 4 Pilar Kebangsaan sebagai Upaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa
“Mencermati isu kenaikan harga BBM yang dikemukakan secara langsung oleh beberapa Menteri, ini apakah sudah dilakukan kajian terhadap dampak kenaikan harga BBM? Dalam hemat kami, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, terutama rakyat kelas menengah ke bawah. Untuk itu kami meminta agar dilakukan kajian dan dibuka hasil kajiannya. Sebagai catatan sebelum dinaikkan harga BBM, rakyat sudah harus mengalami kenaikan harga pangan hingga 9,35 persen,” kata Sartono.
Anggota DPR RI yang terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII (Kabupateb Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan dan Ngawi) ini juga mempertanyakan apakah Pemerintah sudah mempersiapkan program yang dapat mengurangi beban masyarakat yang mengalami dampak terhadap kenaikan BBM ini.
“Apakah pemerintah sudah menyiapkan program dan aksi untuk mengurangi beban rakyat yang terdampak terhadap kenaikan harga BBM?” tanya Legislator Dua Periode ini.
Baca Juga : Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sartono Tekankan Point Penting Karakter Bangsa
Ia mengisahkan saat Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, sempat terjadi kenaikan harga BBM namun diiringi sejumlah aksi dan program bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan rakyat.
“Sewaktu Partai Demokrat diberikan amanah untuk memimpin, terjadi kenaikan harga BBM, tapi diiringi dengan sejumlah aksi dan program yang bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus hadir untuk rakyat. Jangan berhitung untung atau rugi terhadap rakyatnya. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Sebaiknya hindari pernyataan-pernyataan yang menakut-nakuti rakyat,” tegas Sartono.
“Setiap kebijakan hendaknya melalui keputusan yang matang dan berorientasi terhadap rakyat. Kami akan selalu berada di sisi rakyat Indonesia,” tutur Politisi Demokrat ini. (*)
