REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menggelar reses masa persidangan ketiga tahun 2021-2022, Kamis (2/6/2022). Kali ini mengambil lokasi di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Hadir dalam kegiatan reses tersebut diantaranya Lurah Bonto Duri Oslan Kahfi, Babinsa, sejumlah ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda di Kelurahan Bonto Duri.
Pada kesempatan tersebut, Edward Wijaya Horas mendengarkan langsung beragam aspirasi dan keluhan dari warga setempat. Khususnya konstituennya di daerah pemilihan (dapil) Makassar A itu.
Baca Juga : Pemilih Pemula Wajib Dilibatkan dalam Proses Pilkada di Kabupaten Mappi
“Tugas kita selaku anggota dewan adalah turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Untuk kemudian kita jembatani ke pihak-pihak terkait. Hari ini saya hadir langsung untuk mendengarkan apa saja yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat di Kelurahan Bonto Duri pada khususnya dan Kecamatan Tamalate pada umumnya,” kata Edward Horas dalam sambutannya.
Momen inipun tak disia-siakan oleh warga setempat. Sejumlah aspirasi pun disampaikan. Meliputi usulan terkait perbaikan jalan, perbaikan drainase, serta pengadaan fasilitas kursi demi menunjang sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Saya pikir masalah drainase ini adalah masalah yang kompleks. Tentunya ini akan menjadi perhatian kita semua. Mengingat intensitas hujan yang lebat akhir-akhir ini yang tentunya berpotensi mendatangkan genangan air yang tinggi hingga banjir,” tanggap Edward Horas.
Baca Juga : Bentuk Organisasi Bernama SPDP, Relawan Nurdin Abdullah Siap Menangkan Danny-Azhar
Aspirasi lainnya yang berkembang dalam dialog reses tersebut adalah kebutuhan akan hadirnya kantor kelurahan permanen di Kelurahan Bonto Duri. Sejauh ini, kantor Lurah Bonto Duri memang belum bersifat permanen.
Terkait hal itu, Edward Horas mengaku bakal memprioritaskan aspirasi tersebut. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu berjanji bakal memperjuangkan segala aspirasi yang masuk dari masyarakat.
“Tentu akan saya perjuangkan. Saya juga berharap apa yang menjadi usulan masyarakat ini nantinya juga akan disampaikan dalam sidang rapat paripurna yang tentunya akan didengarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” demikian Edward Horas. (*)
