REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menggelar reses dan temu konstituen di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Jumat (2/2/2024).
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan reses anggota DPRD Sulsel untuk masa sidang kedua tahun anggaran 2023/2024. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh legislator DPRD Sulsel guna menyerap aspirasi para konstituennya.
Edward Horas sendiri menjadikan Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang sebagai titik pertama dalam pelaksanaan resesnya kali ini. Momentum tersebut ia manfaatkan untuk menyerap aspirasi dan sejumlah keluhan masyarakat setempat.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Kegiatan reses ini memang diperuntukkan untuk menyerap aspirasi dari para konstituen. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan apa saja keluhan atapun kendala yang ada dilapangan,” kata Edward Horas dalam sambutannya.
Tampak ratusan masyarakat ataupun konstituennya menyambut kedatangan ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu. Beragam aspirasi dan keluhan pun disampaikan kepada sang legislator.
“Untuk titik pertama di Kelurahan Sambung Jawa ini, mayoritas warga meminta bantuan modal usaha. Mereka ingin mendirikan usaha kecil menengah namun terkendala pada modal,” beber Edward Horas.
Baca Juga : Dari Survei Kepuasan Responden, OJK Sulselbar Perkuat Implementasi Tugas dan Fungsi
Selain itu, warga setempat juga meminta adanya bantuan perbaikan lorong dan drainase yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Pasalnya, jika musim hujan tiba, drainase yang ada kadang tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan banjir.
Terkait aspirasi masyarakat di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang tersebut, anggota Komisi A DPRD Sulsel itu berjanji akan meneruskannya ke pihak-pihak terkait.
“Kita akan teruskan ke pihak terkait. Terutama nanti juga akan dibahas saat perencanaan anggaran bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembahasan APBD selanjutnya,” demikian Edward Horas. (*)
