REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku geram lantaran persoalan melonjaknya harga minyak goreng belum bisa diselesaikan secara tuntas, padahal pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), mekanisme pasar, hingga larangan ekspor minyak goreng.
Andre menganggap kebijakan larangan ekspor menunjukkan Presiden Jokowi sudah gerah dengan upaya yang sudah dilakukan.
Menurut Andre, ada oknum yang sengaja melawan kebijakan pemerintah terkait melonjaknya harga minyak goreng.
Baca Juga : Presiden Joko Widodo Instruksikan Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Minyak Goreng
Andre pun mencontohkan saat Jokowi mengumumkan larangan ekspor langsung membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Padahal, ekspor CPO masih sempat berjalan.
“Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai disaat ekspor masih berjalan secara normal,” kata Andre saat menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor’ di Ruang Diskusi Media Centre, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (20/05/2022).
Andre mengingat lagi saat ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di 1 Februari 2022 langsung membuat minyak goreng saat itu langkah.
Baca Juga : Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru Ekspor Minyak Goreng
Namun, lanjut Andre, saat ada Menteri Perdagangan (Mendag) sidak maka tiba-tiba minyak goreng melimpah dan ketika Mendag selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi.
“Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah. Jadi intinya, ada dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas, oligarki-oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah itu jelas,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Andre menyayangkan belum ditetapkan tersangka padahal sudah banyak indikasi oknum atau mafia yang membuat harga minyak goreng mahal saat itu.
Baca Juga : Polisi Tangkap Dua Pelaku Ekspor 8 Kontainer Minyak Goreng ke Timor Leste
Saat ini, Andre merasa perlahan tetapi pasti masalah harga minyak goreng terlihat sudah bisa diatasi setelah Presiden Jokowi mencabut larangan ekspor.
“Nah, di saat Presiden mencabut mengumumkan pidato kemarin untuk mencabut larangan ekspor dan efektif di hari Senin depan tanggal 23 (Mei), itu memang rata-rata harga minyak goreng curah nasional itu sudah di Rp17.200 hingga 17.300,” ungkap Andre.
“Jadi memang sudah ada penurunan dan memang jumlah minyak goreng curah yang tersalurkan di masyarakat juga sudah lumayan banyak, sudah 200 juta liter, sudah meningkat dari 65 juta yang terkumpul di awal sekarang sudah 200 juta liter,” tambah Andre.
Baca Juga : Dirjen di Kemendag Jadi Tersangka Kelangkaan Minyak Goreng
Meski begitu, Andre menegaskan pemerintah masih gagal dalam memenuhi harapan rakyat terkait persoalan minyak goreng.
Andre mengingatkan pemerintah tidak boleh kalah dengan oknum atau mafia dalam memberantas minyak goreng.
Untuk itu, Andre menyambut baik saat Kejagung menetapkan Lin Che Wei (LCW) yang menjadi tersangka baru di kasus ekspor CPO.
Baca Juga : Dirjen di Kemendag Jadi Tersangka Kelangkaan Minyak Goreng
Dirinya meminta Kejagung terus menelusuri kasus tersebut.
“Kan tidak mungkin manajernya ngambil keputusan, harusnya harapan kita, dengan penangkapan LCW ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar Andre.
“Nah, siapa yang mengutus LCW sampai ke Kemendag, siapa yang memodali dia, ini harus ditelusuri dan harapan kita bukan hanya manager, senior manager, tetapi kalau memang ada bukti tidak ada salahnya dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukung Jaksa Agung untuk dugaan tersangka terhadap korporasi terhadap oligarki dan bukan hanya korporasinya saja,” papar Andre.
