REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa akan menyiapkan strategi khusus untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Bahkan menargetkan pada 2024 mendatang penurunannya signifikan.
Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni mengatakan, untuk mencapai target tersebut sejak tahun ini, Pemerintah Kabupaten Gowa mulai fokus untuk melakukan Percepatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P3KE).
“Ini juga telah menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo. Di mana menargetkan pada akhir 2024 mendatang angka kemiskinan ekstrim dapat mencapai nol persen secara nasional,” ungkapnya saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (16/02/2023).
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Ia mengatakan, saat ini permasalahan kemiskinan ekstrim masih menjadi salah satu isu prioritas dalam pembangunan. Sementara yang dimaksud kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan.
“Termasuk akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses layanan sosial,” katanya.
Di Kabupaten Gowa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, angka kemiskinan berhasil turun di dua tahun periode. Pada periode 2021 angka kemiskinan mencapai 7,54 persen, angka tersebut diakibatkan karena dampak ekonomi yang anjlok akibat pandemi Covid-19. Sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran, dan pendapatan masyarakat menurun. Hanya saja di 2022 berhasil pulih dengan berhasil menurunkan kemiskinan diangka 7,36 persen.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Estimasi penduduk miskin ekstrim berdasarkan presentase juga mengalami penurunan. Pada periode 2021 mencapai 1,32 persen, sementara pada periode 2022 turun 1,15 persen. Kemudian berdasarkan presentase jumlah jiwa itu mencapai 10,29 persen pada 2021 dan menurun 9,06 pada 2022.
“Untuk mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 mengenai P3KE dari presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Lanjut Abd Rauf, menindaklanjuti Inpres tersebut Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK) yang diharapkan dapat berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“TKPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gowa,” jelasnya.
Lanjutnya, berdasarkan data BPS lainnya angka Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Gowa pada 2021 mencapai 1,38 persen, kemudian di 2022 mencapai 1,13 persen. Selanjutnya pada kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai 0,36 persen pada 2021 dan 0,32 persen di 2022.
“Angka kemiskinan masyarakat kita masih ada dan jumlahnya tidaklah sedikit. Kitu saya berharap data ini menjadi perhatian kita bersama. Dimana SKPD terkait harus melakukan pengecekan, sehingga dapat diindentifikasi permasalahan apa yang mereka hadapi dan jenis intervensi apa yang mereka butuhkan,” katanya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Program intervensi harus disusun secermat mungkin sehingga benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Gowa. Sehingga, dengan adanya data P3KE yang dilengkapi dengan nama dan alamat maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran.
“Kita harus mengawal program ini dengan baik dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar dan tercatat sebagai keluarga miskin betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru dengan semua sumber daya yang ada,” tegasnya.
Apalagi diakui, P3KE bukan hal mudah, dibutuhkan strategi kebijakan pemerintah serta kerjasama, kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk mendukung terlaksananya program. Sehingga target nol persen angka kemiskinan ekstrim di setiap daerah, khususnya di Kabupaten Gowa pada 2024 mendatang dapat tercapai.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kabupaten Gowa Sujjadan mengungkapkan, pemerintah daerah menyiapkan strategi kebijakan untuk menindaklanjuti P3KE tersebut. Ada tiga strategi khusus yang akan didorong.
Pertama, menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu. Kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, memberikan jaminan pengembangan keberlanjutan usaha ekonomi makro dan kecil dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro dan kecil.
Selanjutnya, ketiga melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yakni memberikan bantuan melalui program lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
“Di pertemuan ini kita mencoba membangun kesamaan persepsi terkait langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mendorong penanggulangan kemiskinan yang masih tinggi jumlahnya,” ujarnya.
Selain memiliki langkah strategis, pemerintah daerah juga secara komitmen telah menyiapkan anggaran penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya. Bahkan pada 2022 lalu target anggaran percepatan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa lebih besar jika dibandingkan 2023.
“Pada 2022 target anggaran percepatan kemiskinan sebesar Rp571.975.844.237, kemudian yang terealisasi sebesar Rp554.684.194.970. Sementara di 2023 target anggarannya sebesar Rp265.881.742.730,” jelasnya.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Lanjutnya, rapat koordinasi ini merupakan rencana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menindaklanjuti penyediaan data sasaran P3KE pada Desember 2022.
“Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi dimana data P3KE ini kepada SKPD serta stakeholder terkait serta TKPK Kabupaten Gowa dapat mengeluarkan sumber data P3KE dalam penyelenggaraan program kegiatan di 2023,” ungkapnya
