REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Masih banyaknya persoalan di tengah-tengah masyarakat di daerah yang belum tertangani dengan baik memantik perhatian dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif. Ia pun menekankan kembali pentingnya peran aktif eksekutif untuk turun langsung ke lapangan melakukan peninjauan.
Menurut Sufriadi, pihak eksekutif tidak boleh hanya sebatas menunggu laporan atas keluhan masyarakat. Mereka harus lebih proaktif untuk turun langsung melakukan pemantauan di lapangan.
“Sebagai wakil rakyat, saya seringkali berinteraksi dengan masyarakat dan menemukan berbagai persoalan di daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya kepada awak media, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga : Munafri Arifuddin Pimpin Langsung Misi Bantuan Kemanusiaan Pemkot Makassar ke Aceh dan Sumatera
Namun kata Sufriadi, persoalan-persoalan tersebut sering kali luput dari perhatian pemerintah karena minimnya komunikasi dan interaksi langsung antara eksekutif dan masyarakat. Seharusnya kata dia, organisasi perangkat daerah (OPD) dapat meniru Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang aktif turun ke daerah.
“Jangan hanya menunggu laporan. Setidaknya sebulan sekali perangkat daerah turun ke daerah, berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti yang sering dilakukan Pak Gubernur. Dari situ persoalan bisa diidentifikasi dengan jelas,” tambah legislator PPP itu.
Sufriadi pun mengapresiasi respons cepat Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai selalu menindaklanjuti setiap laporan lapangan yang ia sampaikan. Namun demikian, dirinya tetap berharap seluruh jajaran dibawah gubernur lebih proaktif dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Baca Juga : Tawaran Kerjasama Pendampingan Kesehatan Atlet Belum Direspons, KONI Makassar Akui Kecewa dengan Dinkes
Apalagi kata dia, sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan tersebut termasuk kategori krusial. Diantaranya kondisi infrastruktur jalan dan irigasi.
Misalnya di Kabupaten Wajo, kata Sufriadi, kondisi bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat memprihatinkan. Temuannya, beberapa sekolah mengalami kerusakan serius, seperti plafon rusak dan bangunan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk proses belajar mengajar.
“Temuan-temuan itu selalu saya dokumentasikan dan kirimkan ke kepala dinas terkait, termasuk kondisi sarana prasarana dan peralatan sekolah,” katanya.
Baca Juga : Lewat Bantuan Keuangan Pemprov Sulsel, Jalan Kota di Sidrap Hingga Tellu Limpoe Sudah Rampung
Sufriadi menegaskan, banyak persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat jika ditangani secara langsung. Bahkan, masalah yang sebelumnya terbengkalai selama bertahun-tahun dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari setelah dikomunikasikan dengan baik.
Oleh karena itu, ia meminta OPD provinsi rutin melakukan evaluasi wilayah kerja masing-masing dan mengidentifikasi persoalan yang menjadi kewenangan provinsi. Jika terkendala anggaran, setidaknya harus tersedia data yang akurat sebagai dasar perencanaan.
“Jangan sampai persoalan hanya diselesaikan satu per satu setiap tahun. Evaluasi dan pendataan itu penting agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” demikian Sufriadi. (*)
