REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Legislator DPRD Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas menyambangi Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sabtu (22/7/2023). Dalam rangka kegiatan pengawasan pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan itu, ia disambut dengan hangat oleh masyarakat setempat. Hadir perwakilan Lurah Maccini Sombala, para ketua RT/RW setempat, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Dalam sambutannya, Edward Horas menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan ini. Agenda tersebut katanya, baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023 ini.
Baca Juga : Pemilih Pemula Wajib Dilibatkan dalam Proses Pilkada di Kabupaten Mappi
“Agenda ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel Tahun 2023,” kata ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel tersebut.
Menurut Edward Horas, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya.
Baca Juga : Bentuk Organisasi Bernama SPDP, Relawan Nurdin Abdullah Siap Menangkan Danny-Azhar
“Kualitas dari setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemantauan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan agar penggunaan dana APBD ini tepat sasaran,” kata anggota Komisi A DPRD Sulsel itu.
Setiap dana APBD yang digunakan dalam pembangunan, kata Edward Horas harus benar-benar menyentuh pada kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, keputusannya untuk turun mengawasi pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan.
Selain melaksanakan pengawasan APBD, momentum tersebut juga digunakan oleh Edward Horas untuk menyerap aspirasi konstituennya. Dominan dari pihak warga meminta bantuan pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM. (*)
