Catatan dari Seminar Nasional FH Unhas: (4)
REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Endang Sari, S.IP, M.Si. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar tampil sebagai pembicara kedua. Sebagai perempuan yang juga dosen FISIP Unhas yang tinggal belasan hari lagi jadi komisioner KPU, Endang Sari tampil memberi motivasi kepada para pemilih muda untuk memanfaatkan haknya menjatuhkan pilihannya.
Komisioner KPU ini mengatakan, KPU dan Bawaslu adalah dua penyelenggara pemilu yang beda kamar saja. KPU melaksanakan pemilu dan Bawaslu mengawasi jalannya pemilu. Kita berdiskusi bagaimana kita memandang putusan MK yang terbaru, No.90/PPU/XI/2023 tentang usia cawapres, kemudian kita kaitkan dengan bagaimana harus berlandaskan konstitusi dan dihubungkan dengan menegakkan negara yang demokratis.
Baca Juga : Presiden Bermimpi Jadi Raja
Emdamh Sari memberi ilustrasi paparannya dengan mengajak undangan menyaksikan film dibintangi bintang Bollywood Sah Rukh Khan tentang pemilihan umum.
“Pemilu ini akan ditentukan oleh siapa yang datang ke TPS dan menggunakan ujung jarinya dan itu akan menentukan bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Jadi, tidak hanya selesai pada lembaga-lembaga peradilan yang memutuskan konstitusi yang akan digunakan pada saat pemilu misalnya, bukan pada penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu yang akan bertugas dalam tahapan demi tahapan. Tapi esensi dari negara demokrasi itu adalah pada bagaimana masyarakatnya cerdas memilih dan hanya dengan pemilih yang berintegritas akan melahirkan negara yang sehat. Itu ditentukan pada ujung jari kita semua menjadi pemilih datang ke TPS menggunakan hak pilih kita sebagai hak, bukan saja sebagai negara, melainkan membuat kita menjadi warganegara,” tegas Endang Sari.
Berbicara soal hak dan tanggung jawab, sebut Endang Sari, adalah dua hal yang berbeda. Hak itu bisa kita gunakan, bisa tidak. Tetapi tanggung jawab sebagai warga negara adalah hal yang tidak bisa kita hindari jika sudah menjadi pemilih. Kita bisa menentukan bagaimana bangsa ini dengan memastikan keikutsertaan kita. Kita cerdas memilih dengan menggunakan hak pilih dengan cara yang bijaksana.
Baca Juga : Hakim Konstitusi Negarawan
Dosen FISIP Unhas yang sudah lima tahun menjadi komisioner KPU Makassar ini mencontohkan, dalam keseharian kita, biasa mempertanyakan dan begitu cerewet pada hal-hal yang kita ingin beli.
Begitu cerewet pada hal-hal yang akan dipilih, misalnya memilih pacar, menu makanan, ketika membuka ‘online shop’ misalnya, memilih aplikasi misalnya dan membandingkan harganya untuk datang ke kampus ini. Saat ke kampus, begitu rumitnya kita menentukan pilihan yang mana kita kendarai, mana yang tidak, dan mana yang jadi teman jalan kita. Tetapi untuk satu hal yang sangat penting yang mengatur jalannya hidup negara ini lima tahun ke depan, pernahkah kecerewetan itu, cara kita memilih yang sangat rumit itu, kita terapkan dalam memilih caleg, memilih capres dan memilih anggota DPD yang akan mewakili kita nantinya?.
“Saya ingin mengajak mahasiswa untuk cerewet memilih mereka. Mereka harus kita dudukkan bahwa mereka mengajukan diri apa yang bisa dilakukan. Teman-teman mahasiswa bisa mengajak caleg untuk berdialog,” sebut komisioner cantik ini.
Baca Juga : MK sebagai ‘Tentara’ Konstitusi Harus Steril
Dalam Peraturan KPU, kampanye para calon itu bisa masuk kampus. Baru-baru capres dan cawapres bisa masuk kampus. Kampus tidak lagi menjadi tempat terlarang bagi para calon untuk mengadu gagasan. Untuk mengadu visi misi mereka. Mengadu program yang mereka tawarkan. Undang dan ambil kesempatan itu, uji mereka bagaimana kapasitas mereka.
“Saya kira kontestasi gagasan harus dikedepankan di luar hal-hal yang terkait dengan ketatanegaraan yang mungkin banyak membuat kita kecewa. Bukan berarti kita harus larut dengan arus yang ada dan kita tidak bisa bikin apa-apa. Pemilu masih ada waktu 70 hari, semuanya masih bisa berubah. Kita masih mengubahnya dan pastikan pada tanggal 14 Februari 2024, teman-teman tidak tidur di kosnya masing-masing. Kalau pulang kampung, tidak tinggal tidur di rumah saja, tetapi pastikan datang ke TPS dan gunakan hak pilihnya,” papar Endang Sari.
Indonesia bisa berubah dengan 53% pemilih muda dan genZ yang terdaftar dalam daftar pemilih yang ada di KPU. Indonesia bisa berubah dengan komitmen keberpihakan pada kebijakan untuk kepentingan publik yang lebih baik. Itu akan ditentukan pada bagaimana kita menggunakan hak pilih kita dan teman-teman akan memilih.
Baca Juga : Gelar Seminar Nasional, Pemkab Luwu Timur Gandeng MK
“Satu isu yang jadi di KPU dan menjadi PR (pekerjaan rumah) kami adalah bahwa angka partisipasi yang rendah itu justru disumbang oleh mereka yang terdidik. Mereka yang terpelajar. Mereka yang menganggap bahwa mereka tahu semua teori tentang demokrasi, tetapi mereka menganggap pemilu tidak akan mengubah apa-apa. Lantas tidak berbuat apa-apa dan membiarkan yang terpilih adalah orang yang itu-itu saja yang tidak membawa perubahan, tidak ada isu-isu yang berhasil dibahas dalam pemilu. Semua orang pintar, orang terdidiknya, terpelajarnya, memilih untuk menghindar dari proses pemilu yang sementara berlangsung. Sementara nasib bangsa kita sedang dipertaruhkan hingga hari ini,” kata Endang Sari dengan tegas.
Dia membentangkan, di KPU, ternyata orang golput itu ada tiga tipenya. Pertama, golput karena administrasi. Bisa karena kesalahan KPU dan juga dirinya yang tidak mempersiapkan administrasinya.
Kedua karena apatis, banyak sekali di Kota Makassar ini. Itu ditemukan di kantong-kantong suara tempat orang terdidik semuanya. Kami sudah riset ini soalnya. Contohnya Tamalanrea, di lokasi-lokasi banyak mahasiswa berdiam, mereka ambil KTP di kota Makassar hanya untuk memudahkan mereka mencari pekerjaan. Ketika kuliah, mereka tinggalkan Makassar lantas mereka lupa mencabut (mengubah) KTP-nya (Makassar).
Baca Juga : Gelar Seminar Nasional, Pemkab Luwu Timur Gandeng MK
Ketiga, karena apolitis, jelas sudah punya KTP, tidur pada saat hari H. Tidak datang ke TPS-TPS saat pemungutan suara. Di Tamalanrea, sepi, karena rata-rata anak mudanya tidak datang ke TPS. Urusan organisasinya lebih penting, pemilu lima tahun itu tidak penting. Apatis dan mengangggap pemilu tidak akan mengubah apa-apa.
“Begitu yang kami dapatkan. Bukan hanya Tamalanrea, Panakkukang, daerah sekitar UMI, Bosowa. Rappocini, sekitar Unismuh. Daerah Parangtambung Kecamatan Tamalate tempat UNM, kampus-kampus besar penyumbang angka golput tertinggi di Makassar,” ungkap Endang Sari mengenai hasil penelitian yang dilakukan lembaganya.
Apakah pemilu tidak mengubah apa-apa? Pemilu akan mengubah semuanya. Dalam teori politik tidak ada yang lepas dari politik. Mulai kita tidur hingga bangun semuanya diatur oleh kebijakan politik. Semuanya. Masa kuliah mahasiswa diatur oleh Bidang Pendidikan. Kebijakan itu, ya politik. Berapa beasiswa yang teman-teman dapat, dan berapa yang didapat anak-anak yang tidak mampu, itu didapat dari hasil kebijakan dan proses politik di bidang pendidikan. Semua ditentukan dalam kebijakan politik dan ditentukan pada pemimpin yang memegang pena untuk menandatangani kebijakan tersebut. Pemimpin akan dipilih sekali dalam lima tahun dalam pemilu. Sementara banyak sekali mahasiswa yang menganggap pemilu tidak mengubah apa-apa. Siapa bilang. Kita akan memilih orang yang melahirkan kebijakan yang mereka bawa. Bagaimana porsi APBN kita akan di kemanakan? (Bersambung)
