REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Beredar video pernyataan dukungan dari mantan Gubernur Sulsel periode 2008-2018, Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama camat se Kota Makassar untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf), Kamis (21/02/2019).
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Ansi Luhur Prianto menegaskan bahwa Bawaslu harus membuktikan bahwa lembaga ini bekerja dengan profesional.
“Ujian kredibilitas bagi penyelenggara. Bawaslu harus membuktikan bahwa lembaga ini bekerja dengan profesional dan tanpa diskriminasi,” tandasnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (21/02/2019) malam.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
Lanjutnya lagi, ia mengatakan publik harus memberi kesempatan bagi Bawaslu sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Pada saat yang sama, publik juga harus memberi kesempatan lembaga ini bekerja sesuai Tupoksi yg ada. Jangan juga terlalu reaktif, tetap ada mekanisme pemeriksaan,” lanjut ketua Program Studi Ilmu Pemerinyahan FISIP Unismuh Makassar ini.
Aksi 15 camat yang beredar luas di Media Sosial beberapa diantaranya menggunakan baju dinas dalam video berdurasi 1 menit tersebut, telah banyak mendapat sorotan publik.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
Pengamat Politik sekaligus akademisi ini menyayangkan atas apa yang telah dipertontonkan ke ranah publik dengan kegagalan di tubuh ASN.
“Terlepas dari hasil pemeriksaan Bawaslu dan jajarannya, kembali lagi publik dipertontonkan dengan kegagalan netralitas di tubuh ASN. Institusi ini masih menjadi mesin elektoral yang menjanjikan bagi seluruh aktor politik. Ini juga cerminan hilangnya keteladanan dari para pemimpin mereka. Mungkin juga mereka hanya menjalankan perintah pimpinan,” ujar Luhur Prianto.
Ia menegaskan ASN secara regulasi maupun etika harus netral dengan tidak terlibat dalam politik elektoral, kalau hal tersebut dilakukan maka bisa jadi panutan mereka selama ini sedang mempertontonkan politik rendahan.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
“Secara regulasi maupun etika, ASN memang harus netral yang tidak terlibat dalam politik elektoral. Mesin birokrasi tidak boleh diuji dan diukur dari loyalitas politik dan kerja2 elektoral. Kalau ini yang terjadi, bisa jadi pucuk pimpinan atau tokoh politik panutan mereka selama ini sedang mempertontonkan politik rendahan atau politik miskin nilai,” tutup Luhur Prianto.
(Syaiful)
