REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berharap bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat disalurkan sesuai peruntukan yakni untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial inipun diharapkan tidak dikaitkan dengan persoalan politik, mengingat saat ini merupakan momen menjelang Pemilu 2019 April mendatang.
Hal ini disampaikan Andi Sudirman Sulaiman saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Gammara, jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Senin (18/03/2019).
Wagub mengaku sudah melakukan diskusi dengan Gubernur Sulsel seperti terkait penguatan program dari pusat. Sehingga kata Andi Sudirman dari matriks ini dapat diketahui bantuan yang belum dilaporkan ke pusat.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Program ini baru kita mulai paling tidak pokok utama dulu. Sementara kita lakukan pendataan terlebih dahulu, rapikan data, dalam waktu dekat ini, sehingga kita bisa bersinergi,” jelas Andi Sudirman Sulaiman.
Selain itu, menurut Wagub saat ini Pemprov Sulsel tengah berupaya melakukan sinergi dengan Pemda Kabupaten Kota untuk menghasilkan data yang valid.
“Kami sudah mempunyai pendataan reguler dari Kementerian sosial, dari Bupati karena Bupati sendiri mengusulkan untuk data-data yang kita minta, tentu ini kita mau update, karena di sana kita perlu data yang baik, sehingga pemkab/kota dan pemprov ini bisa bersinergi didalam perbaikan data, sehingga bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham A. Gazaling, dalam laporannya mengatakan jika bantuan sosial adalah bentuk upaya pemerintah mengurangi beban masyarakat miskin dengan cara menilai kebutuhannya. Saat ini, bantuan tersebut seperti program keluarga harapan, bantuan kesejahteraan masyarakat dan bantuan non tunai.
Ilham juga menambahkan dengan adanya perjanjian kerja sama (MoU) yang telah disepakati antara Kementerian Sosial RI dengan kepolisian RI yang diharapkan bisa menghadirkan sinergitas pelaksanaan teknis di lapangan.
Untuk itu Ilham A Gazaling berharap agar bantuan sosial dari tingkat pusat sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan baik. (rls)
