REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus selaras dengan visi-misi pemerintahan Mulia.
Dalam Orientasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, RPJMD Kota Makassar, dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa dengan dilantiknya pasangan Mulia sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan menjadi sebuah keharusan.
“RPJMD ini mesti disinkronkan dengan visi-misi kami. Terlepas dari janji politik, ini adalah bentuk komitmen kami kepada masyarakat Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham usai membuka acara tersebut di Hotel Aston, Makassar, Senin (24/2/2025).
Baca Juga : Dari Aduan Warga hingga Layanan Online Terpadu, Wamendagri Akui Digitalisasi Makassar yang Terbaik
Ia menekankan bahwa jika perencanaan tidak dikoordinasikan dan disinergikan dengan dinas terkait, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Oleh karena itu, penting bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk membangun kolaborasi dan sinergi yang kuat agar RPJMD dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Aliyah Mustika Ilham juga menegaskan bahwa 100 hari kerja awal pemerintahan Mulia akan menjadi prioritas.
Baca Juga : Hasil Lengkap CostuMAXI 2025: XMAX, NMAX, Aerox dan Lexi Punya Raja Modifikasi Baru
Sejumlah program unggulan seperti seragam sekolah gratis dan iuran sampah gratis akan segera direalisasikan, dengan terlebih dahulu dibahas dalam rapat paripurna DPRD setelah Wali Kota Munafri Arifuddin kembali ke Makassar.
“Kami ingin memastikan program seperti seragam sekolah gratis ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga melibatkan UMKM lokal agar terjadi sirkulasi ekonomi di Kota Makassar,” tambahnya.
Aliyah Mustika Ilham juga secara resmi membuka kegiatan orientasi ini, menandai langkah awal dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada rakyat. (*)
