0%
logo header
Kamis, 04 September 2025 20:41

⁠Warga Lingkar Tambang Sebut Tidak Ada Pelanggaran, Blasting MDA Sesuai Regulasi dan Prosedur

Mulyadi Ma'ruf
Editor : Mulyadi Ma'ruf
Ket: ⁠Warga Lingkar Tambang
Ket: ⁠Warga Lingkar Tambang

REPUBLIKNEWS.CO.ID, LUWU – Komunitas Warga Lingkar Tambang (KWLT) meluruskan isu terkait aktivitas peledakan (blasting) yang dilakukan PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, pada Selasa (2/9/2025) lalu.

Ketua KWLT, Najamudin, menegaskan tuduhan adanya pelanggaran Undang-Undang Minerba serta klaim rumah warga retak akibat blasting tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Warga yang tinggal paling dekat, di radius sekitar 500 meter dari titik blasting, tidak merasakan getaran sama sekali. Jadi sangat tidak masuk akal ketika rumah-rumah yang berjarak lebih jauh, seperti di Dusun Bungadidi yang berjarak sekitar 1,1 kilometer, justru mengaku mengalami retakan,” ujar Najamudin, Jumat (5/9/2025).

Baca Juga : Audiensi dengan Masmindo, Komite II DPD RI Tekankan Penguatan Tata Kelola Tambang

Ia menilai, secara logis, bangunan yang berada pada jarak dua kali lipat lebih jauh dari lokasi blasting tidak mungkin terdampak jika warga dalam radius 500 meter merasa aman. “Kalau pun ada retakan, besar kemungkinan itu karena faktor usia atau kualitas bangunan, bukan akibat aktivitas tambang,” tambahnya.

KWLT juga membantah tudingan bahwa PT Masmindo Dwi Area tidak melakukan sosialisasi. Najamudin menegaskan, perusahaan sudah melaksanakan sosialisasi dan masyarakat juga hadir dalam kegiatan tersebut.

“MDA sangat taat regulasi dan terbuka dalam berkoordinasi dengan warga lingkar tambang,” tegasnya.

Baca Juga : Pemuda Latimojong Apresiasi MDA Raih Penghargaan Nasional atas Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan Warga Lokal

Meski demikian, KWLT tetap mengapresiasi langkah cepat PT Masmindo yang langsung menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek dan memverifikasi laporan warga. “Respons cepat ini menunjukkan itikad baik perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat,” kata Najamudin.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi terbuka dan berlandaskan fakta. “Tuduhan tanpa dasar hanya akan memperkeruh suasana. Mari kita bicarakan setiap keluhan melalui forum resmi agar solusi bisa ditemukan bersama,” pungkasnya.(*)

Redaksi Republiknews.co.id menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected] atau Whatsapp +62 813-455-28646