REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) melirik potensi komoditas kakao di wilayah Sulawesi, termasuk di Sulawesi Selatan. Hal ini dengan melihat luas lahan perkebunan kakao di Sulawesi yang cukup besar.
Kepala OJK Sulselbar Darwisman mengatakan, melihat tren produksi komoditas kakao di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) mengalami penurunan 27,12 persen dalam 16 tahun terakhir. Sementara, di sisi lain permintaan global terhadap kakao cukup tinggi, hal ini pun menyebabkan kenaikan harga kakao yang diakibatkan kelangkaan pasokan.
Tetapi lanjutnya, dengan melihat potensi perkebunan kakao yang besar di Sulampua, termasuk di Sulawesi Selatan menjadi peluang besar untuk mengembangkan kembali komoditas kakao.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Komoditi Kakao di Sulampua menjadi nomor 1 secara nasional, dengan kontribusi terbesarnya ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini lah yang kami nilai perlu dikembangkan nantinya,” katanya, dalam keterangan resminya, Kamis, (12/12/2024).
Ia menyebutkan, secara data produksi kakao nasional sebesar 642 ribu ton. Dengan kontribusi dari wilayah Sulampua 64,86 persen, Sumatera 25,77 persen, Bali 4,43 persen, Jawa 4,07 persen, dan Kalimantan sebesar 0,87 persen.
Kemudian, jika dilihat dalam luas lahan terbesar ada di Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan 274 hektare (Ha), mengikuti Sulawesi Utara (Sultra) sebesar 225 Ha, Sulawesi Selatan (Sulsel) 176 Ha, dan Sulawesi Barat (Sulbar) 142 Ha. Sedangkan, pada produksi kakao terbesar secara wilayah berada di Sulawesi. Meliputi, Sulteng dengan produksi 130,80 ton atau 31,42 persen, Sultra 107,80 ton atau 25,89 persen, Sulsel dengan produksi 82,50 ton atau 19,82 persen, dan Sulbar 66,20 ribu ton atau 15,90 persen.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Adapun untuk jumlah petani kakao di Sulampua sebanyak 780.662 orang atau 44,02 persen kontribusinya terhadap petani kakao secara nasional. Kemudian, untuk jumlah debitur baru mencapai 76.636 ribu atau 9,82 persen terhadap petani di Sulampua.
“Nilainya belum 10 persen, sehingga dengan klasifikasi sekitar 780 ribu petani kakao ini ternyata baru 63 persen mature, 24 persen damage, dan 13 persen imature dari klasifikasi lahan kakao,” terang Darwisman.
Hal lainnya yang akan dibahas nantinya yakni terkait ekosistem bisnis kakao melalui dukungan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Baik secara hulu hingga hilir melalui ekosistem keuangan inklusif.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Melalui dukungan TPAKD, bersama stakeholder
terkait
pengembangan ekonomi daerah pada komoditas kakao akan diimplementasikan melalui program ekosistem keuangan inklusif dan program Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku (LAYARKU) pada wilayah sentra kakao.
“Termasuk dengan model pembiayaannya, keterlibatan seluruh pihak di dalamnya, pendampingannya, off-taker, penjaminan dan hal lainnya yang dianggap penting,” tegasnya.
