REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham resmi melakukan perombakan kabinet pemerintahan dengan melantik sejumlah pejabat baru di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar. Prosesi pelantikan digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (16/6/2025).
Mereka yang dilantik sebanyak 46 orang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawasan dan pejabat fungsional (Eselon II, Eselon III dan Eselon IV).
Langkah ini sebagai upaya penyegaran sekaligus penegasan arah kerja ke depan lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata untuk rakyat.
Baca Juga : Mudahkan Masyarakat dan UMKM, PLN Pastikan Triwulan I 2026 Tarif Listrik Tak Naik
Perombakan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk komitmen Munafri-Aliyah dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap tantangan kota.
Dengan tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk, para pejabat baru diminta untuk langsung tancap gas, bekerja kolektif, dan menunjukkan kinerja sejak hari pertama.
Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian dari dinamika normal dalam sistem pemerintahan.
Baca Juga : Pastikan Tepat Sasaran, Tamsil Linrung Inisiasi Posko Pengaduan Program Strategis Presiden di Sulsel
“Pelantikan ini adalah sebuah proses yang berjalan dalam lingkup sebuah pemerintahan. Bolak-balik antara satu posisi dengan yang lainnya adalah hal yang sangat umum,” jelas Munafri usai prosesi pelantikan digelar.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa proses pelantikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta kebutuhan organisasi, bukan karena faktor kedekatan personal, keluarga, maupun kesamaan latar belakang.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses bersama yang bisa meningkatkan dan membawa kita pada pencapaian target pembangunan yang lebih cepat,” tegas Munafri.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Appi, sapaan karibnya, juga menyinggung masa awal dirinya memimpin, di mana selama empat bulan terakhir telah dilakukan proses pengamatan dan evaluasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyebutkan, setiap era pemerintahan memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun pembangunan tetaplah berkelanjutan.
“Pembangunan ini adalah proses berkelanjutan. Bukan meninggalkan yang lama, tetapi melanjutkan dan menyempurnakan. Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja,” tutur ketua IKA FH Unhas itu.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Appi menegaskan bahwa dengan semangat membangun tim manajemen pemerintahan yang kuat dan saling mendukung. Munafri berharap Pemerintah Kota Makassar mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD tanpa ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa tidak ada organisasi perangkat daerah yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan satu sama lain.
“Di pemerintah kota ini tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling support untuk hasil yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Ia kemudian menekankan sejumlah tantangan prioritas yang harus segera direspon cepat oleh SKPD terkait, seperti penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial melalui Dinas Sosial, dan program-program krusial lainnya.
Munafri juga menanggapi dinamika publik mengenai susunan kabinet baru yang beredar di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
“Beberapa hari yang lalu beredar berbagai macam susunan kabinet. Tapi tidak semua yang ada di dalam list itu bisa terlantik. Ini adalah proses gerbong yang akan terus bergerak dengan cepat dan kuat,” katanya.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Pada kesempatan ini, Appi juga memberi semangat kepada seluruh ASN yang baru dilantik maupun yang tidak mendapat posisi baru. Menurutnya, karier adalah proses yang tak selalu instan, namun harus dijalani dengan komitmen dan profesionalisme.
“Saya tahu ada yang sering sekali dilantik, ada juga yang baru merasakan jabatan setelah tujuh tahun. Tapi ini adalah proses. Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” ungkapnya.
Terakhir, Munafri menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam proses mutasi dan rotasi ini. Semua murni berdasarkan penilaian objektif dan kebutuhan pemerintahan.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
“Saya sangat menghargai kecerdasan dan inovasi. Jabatan tidak diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama. Ini soal kapabilitas dan kompetensi,” demikian Munafri. (*)
