REPUBLIKNEWS.CO.ID, SOPPENG — Pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2018, berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Senin (22/10/2018).
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng, Nur Alam.SH.MH melaporkan bahwa tujuan pemutakhiran data ini untuk mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan guna perbaikan dan koreksi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Soppeng serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian hasil pemeriksaan.
“Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari, sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 498 yakni Administrasi 369 rekomendasi sedangkan keuangan berjumlah 109 rekomendasi,” kata Nur Alam.
Baca Juga : Semua Lebih Mudah, Kalla Toyota Tawarkan 14 Kemudahan Bagi Pelanggan
Sedangkan Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Soppeng Drs. A.Surahman. M.Si yang mewakili Bupati Soppeng mengungkapkan bahwa Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal tidak hanya fokus dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat mendeteksi penyimpanan, namun harus merubah perannya sebagai pengawas Internal yang lebih luas cakupannya dan Strategis pada Organisasi.
Perkuatan peran lembaga pengawasan Internal sebagai penjamin kualitas dan Asistensi/Pendampingan pada entitas SKPD sesuai arah kebijakan pengawasan agar Inspektorat Daerah berfungsi sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpanan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Pemkab terus berusaha untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan guna mempertahankan opini WTP dan BPK,” kata A. Surahman.
Baca Juga : New Fortuner Mengaspal di Makassar, Makin Tangguh dan Berteknologi Canggih
“Kepada saudara saya ingatkan untuk menaruh perhatian serius dan bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” tambahnya.
(Yusuf)
