REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Organisasi Masyarakat Sipil Aksi! for gender, social and ecological justice menilai janji-janji program yang direncanakan seluruh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI berpotensi membuka peluang korupsi, konflik kepentingan, hingga menambang utang luar negeri.
Beberapa hal yang dicermati dari janji-janji kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI antara lain, makan siang gratis bagi anak sekolah, listrik gratis bagi penerima subsidi, pupuk gratis bagi petani, hingga internet gratis.
Titi Soentoro mewakili Aksi! for gender, social and ecological justice mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan, mencegah stunting dan gizi buruk ada janji program makan dan minum susu gratis bagi anak sekolah dan pesantren, gizi untuk anak balita, dan perempuan hamil. Program ini pun dianggap tidak menjelaskan lebih detail dalam hal implementasinya.
Baca Juga : Tekankan Integritas dan Loyalitas, Wawali Makassar Buka Kegiatan Retret Lurah di Malino
“Apakah makan dan susu gratis akan diberikan setiap hari, satu minggu sekali, satu bulan sekali, atau mungkin satu tahun sekali?. Karena sehubungan dengan penyediaan makan dan minum gratis bagi anak sekolah secara massal, banyak pertanyaan, misalnya bagaimana kualitas makanan dan gizinya, siapa penyedianya dan sumber anggarannya,” katanya, dalam keterangannya, Jumat, (16/02/2024).
Apalagi, dalam program makan gratis, diperkirakan akan menggunakan anggaran sebesar Rp450 triliun setiap tahunnya.
Selain itu, janji paslon lainnya yakni program internet gratis untuk memudahkan mengakses informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Tujuannya, untuk mewujudkan kesetaraan akses internet di seluruh Indonesia. Biaya dalam mengimplemntasikan program tersebut pun diperkirakan sebesar Rp500 triliun untuk keseluruhan program.
Baca Juga : Wali Kota Makassar dan Rektor UMI Teken MoU Penguatan Akademik hingga Pemberdayaan UMKM
“Lalu bagaimana dengan keamanan digital, pendampingan anak dalam menghadapi kriminalitas lewat internet ataupun menghadapi tayangan yang tidak mendidik seperti kekerasan dan pornografi?. Itu beberapa pertanyaan dari sekian banyak persoalan sehubungan dengan internet,” terangnya.
Paslon lain menjanjikan listrik gratis bagi rakyat miskin, yaitu bagi mereka yang menggunakan daya listrik sebesar 450 VA dan 900 VA. Selain itu, janji paslon untuk memberikan pupuk gratis juga perlu dipertanyakan. Pupuk produksi industri mana yang nanti akan dibeli dan dibagikan kepada petani.
“Ini tentunya dinilai membuka peluang korupsi saat penyediaan dan nepotisme pada saat pembagian. Hal-hal ini membuka peluang konflik kepentingan yang menajam di masyarakat dan birokrat,” kata Titi.
Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Impor Solar Tahun Depan, FORMID Apresiasi Langkah Menteri ESDM
Menurutnya, mengumbar janji saat kampanye dengan program-program pragmatis yang sebetulnya tidak secara struktural mengubah sistem perekonomian yang tidak adil bagi rakyat hingga saat ini dinilai hal yang sangat mudah. Di sisi lain pada kondisi utang Indonesia berada di posisi US$407,1 miliar atau Rp6.349 triliun (asumsi kurs Rp15.596 per dolar AS), utang luar negeri ini dinilai akan meningkat untuk memenuhi janji-janji program tersebut.
“Atau dorongan investasi asing dan elit ekonomi domestik ke sektor ekstraktif, infrastruktur, perkebunan, perikanan dan lainnya untuk bisa menghasilkan dana. Sementara, investasi seperti ini justru akan mendorong perampasan tanah dan sumberdaya kehidupan rakyat seperti yang terus berlangsung sampai sekarang,” tergasnya.
Hal lainnya yang dikritisi yakni, anak mendapat makan siang dan susu gratis, ada internet gratis dengan listrik yang memadai, tetapi tanah keluarga dirampas dan sumber-sumber kehidupan hilang. Sejauh itukah para paslon berpikir, atau memang pikiran mereka jangka pendek saja untuk memenangkan pemilu.
Baca Juga : Husniah Talenrang Beri Bantuan Pangan ke Warga Miskin Ekstrem di Parangloe
Program para paslon seharusnya mencerminkan perubahan struktural dari ekonomi ekstraktif dan eksploitatif ke ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan investor asing dan elit ekonomi domestik. Misalnya, program mengembalikan subsidi pendidikan dan kesehatan yang dihapus lewat tekanan IMF. Subsidi pendidikan misalnya pendidikan gratis dari TK sampai SMA dan bahkan universitas dengan jaminan tidak ada pungutan biaya sampingan dari pihak penyelenggara pendidikan.
Kemudian, subsidi kesehatan dengan biaya kesehatan semurah-murahnya, dan jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang terbaik. Termasuk di dalam subsidi ini harusnya kesehatan reproduksi perempuan. Menghapus monopoli PLN sebagai produsen dan penjual listrik merupakan sebuah program struktural yang bisa membuat harga listrik menjadi murah bagi siapa saja dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mmengembangkan inisiatif masyarakat untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan sendiri dan dapat dijual ke negara.
“Menyedihkan bahwa janji-janji program yang pragmatis seperti itu, justru membuka
peluang korupsi dan konflik kepentingan, peningkatan utang luar negeri, melanggengkan
kekuasaan investasi asing dan elit ekonomi domestik yang ekstraktif dan eksploitatif.
Pada gilirannya, perubahan struktural ekonomi yang adil bagi rakyat menjadi lebih sulit
terwujud dan malah kemiskinan akan terus berlangsung,” tutupnya.
