REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) yang baru saja terpilih dan telah mengadakan kongres di Makassar.
“Senang sekali karena teman-teman dari KSN datang bersilaturahmi, saya backgroundnya dari pekerja juga,” kata Andi Sudirman.
Bersama Pemerintah Provinsi Sulsel, Ketua KSN Mukhtar Guntur Kilat bersama perwakilan berbagai provinsi berdiskusi terkait ketenagakerjaan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Jumat (05/11/2021) malam.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
“Kami mengapresiasi pelaksanaan kongres, dan berharap agar lahir pemikiran yang solutif dalam memperbaiki tatanan kehidupan rakyat. Khususnya bagi para pekerja/buruh,” kata Andi Sudirman.
Ia meminta KSN dan kelompok buruh lainnya menyampaikan rekomendasi atau ide terkait perburuhan/pekerja. Khususnya dampak di masa pandemi Covid-19 ini.
Akibat pandemi, banyak pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Kebijakan yang dibuat tentu harus ditujukan untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Lakukan Groundbreaking Matano Belt Road, Hubungkan Luwu Timur dan Sulteng Lewat Darat
Pemerintah harus turun tangan dalam mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pasca pandemi.
“Solusi bagaimana yang sudah menganggur bisa kembali bekerja,” ucapnya.
Sementara itu, Mukhtar Guntur Kilat menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan Pemprov Sulsel.
Baca Juga : PLN UIP Sulawesi dan Polda Sulsel Komitmen Jaga Infrastruktur Ketenagalistrikan Berkelanjutan
“Khususnya terkait dengan upah, karena sebentar lagi akan ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Serta menyikapi pengangguran karena PHK dan perlu pemerintah menyiapkan infrastruktur membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya. (*)
